Ekonomi Sulit, Ancaman PHK Membayangi, Mudik Lebaran 2025 Terasa Suram

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 21 Maret 2025
Ekonomi Sulit, Ancaman PHK Membayangi, Mudik Lebaran 2025 Terasa Suram

Gerbang Tol / dok Jasa Marga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MUDIK Lebaran 2025 terasa yang terberat bagi sebagian orang. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai kenaikan harga BBM sejak akhir 2024 dan tarif transportasi yang melambung membuat anggaran mudik meningkat 20-30 persen ketimbang tahun sebelumnya.

“Diprediksi, pada 2025, rata-rata keluarga mengalokasikan Rp 3 juta - Rp 5 juta untuk biaya mudik. Padahal di 2024, angka ini hanya sekitar Rp 2,5 juta - Rp 4 juta,” jelas Achmad dalam keteranganya dikutip Jumat (21/3).

Menurut Achmad, bagi pekerja dengan penghasilan pas-pasan, kenaikan ini memaksa mereka memilih untuk tidak mudik atau mengurangi anggaran belanja Lebaran. “Fenomena ini tidak hanya mengurangi kebahagiaan reuni keluarga, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah,” jelas Achmad.

Dia mencontohkan, selama ini, mudik menjadi pendorong utama perputaran uang di daerah tujuan, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra. Dengan berkurangnya arus mudik, UMKM lokal yang bergantung pada penjualan oleh-oleh dan jasa kuliner selama Lebaran terancam kehilangan pendapatan.

Baca juga:

Konsumsi Naik di Ramadan 2025, Kontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Rendah



“Jika tren ini berlanjut, dampaknya bisa meluas ke sektor lain, seperti transportasi dan pariwisata, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi musiman,” tutur Achmad.

Selain biaya mudik yang membengkak, ancaman PHK dan resesi ekonomi semakin menambah beban masyarakat. Sepanjang 2024, tercatat 77.965 kasus PHK, dan di awal 2025, tambahan 4.050 pekerja kehilangan pekerjaan.

Sektor manufaktur dan tekstil menjadi yang paling terdampak, dengan banyak perusahaan mengurangi produksi akibat penurunan permintaan global. “Bagi keluarga yang terkena PHK, Lebaran 2025 bukan lagi momen bahagia, melainkan sumber stres finansial,” jelas Achmad.

Ancaman resesi ekonomi global juga membayangi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya mencapai 4,5 persen, jauh di bawah target pemerintah sebesar 5,3 persen.

Daya beli yang melemah, inflasi yang tidak stabil, dan ketidakpastian pasar global membuat momentum Lebaran tidak mampu menjadi penyelamat ekonomi.

“Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis, seperti stimulus fiskal dan proteksi bagi sektor padat karya, resesi bisa menjadi kenyataan yang menghancurkan harapan pemulihan ekonomi setelah COVID-19,” tutur Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.(knu)

Baca juga:

Ragam Kebijakan Pemerintah Buat Dongkrak Ekonomi di Ramadan 2025

#Mudik #Ekonomi #Ramadan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Indonesia
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Indonesia
PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker
Paket stimulus ini juga dirancang untuk menjaga daya beli masy
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Berita
Revisi RKP 2025: Target Ekonomi Baru dan Strategi Penerimaan Negara
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
ImanK - Senin, 15 September 2025
Revisi RKP 2025: Target Ekonomi Baru dan Strategi Penerimaan Negara
Indonesia
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol
Mekanisme teknis tengah disiapkan agar sebagian iuran pekerja dapat ditanggung negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol
Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Omzet mal anjlok akibat demo yang terjadi di Jakarta. KADIN dan APPBI pun mendorong pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Indonesia
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bagikan