Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintah perlu mewaspadai perlambatan ekonomi. Meski belum terlalu signifikan, baiknya diperlukan langkah antisipatif.
Pengama ekonomi Hendri Saparini mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat belakangan ini perlu diwaspadai oleh pemerintah mengingat produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebagian besar disumbang konsumsi.
"Sehingga pada saat konsumsi melambat, hal tersebut menjadi perlu diwaspadai," kata Hendri Saparini dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (12/8).
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu menyebutkan bahwa melambatnya konsumsi rumah tangga dapat dilihat mulai kuartal III-2016.
"Mulai kuartal III-2016, konsumsi ini konsisten terus tumbuh pelan-pelan. Memang biasa tumbuhnya di antara 4,5 persen-5 persen," kata dia.
Hendri mengatakan pemerintah perlu melihat golongan masyarakat mana yang melakukan atau mengalami pengurangan konsumsi, baik itu dari kelompok masyarakat atas atau justru kelompok bawah.
"Dua-duanya perlu diwaspadai. Tetapi kalau di atas, kegalauan kita mungkin tidak sebesar kalau terjadi di kelompok bawah. Kalau 40 persen masyarakat bawah melambat konsumsi, maka menjadi catatan penting," ucap dia.
Lebih lanjut, Hendri mengatakan pemerintah perlu merespons fenomena tersebut agar tidak berkelanjutan atau bahkan dapat segera membalik tren perlambatan tersebut.
Respon pemerintah terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut juga dapat menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia semester II-2017.
"Pelambatan ini harus segera dibalik. Jangka pendeknya, jangan lanjutkan dulu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) karena penaikan TDL Rp100 ribu saja dapat mengurangi konsumsi yang signifikan. Kalau pemerintah memang ingin mendorong konsumsi, TDL naiknya nanti dulu," ujar Hendri.
Ekonom Econit Advisory Group ini juga meminta pemerintah mempercepat pembagian kartu bantuan sosial agar dapat segera digunakan oleh masyarakat golongan bawah untuk belanja.
"Juga perlu ciptakan optimisme. Jangan ada kebijakan fiskal atau kebijakan pajak yang membuat orang berpikir untuk konsolidasi," kata Hendri Saparini. (*)
Sumber: ANTARA
