Edy Rahmayadi Yakin Dapat Dukungan PKB Buat Tarung di Pilkada Sumut

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Juni 2024
Edy Rahmayadi Yakin Dapat Dukungan PKB Buat Tarung di Pilkada Sumut

Edy Rahmayadi usai mengikuti uji kompetensi dan kepatutan di DPP PKB Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/HO-Humas PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa menggelar uji kompetensi dan kepatutan untuk calon kepala daerah yang bakal diusungnya dalam Pilkada Serentak 2024.

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi salah satu calon yang ikut UKK di Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)

Dia mengikuti uji kompetensi dan kepatutan (UKK) dan diwawancarai Sekretaris Jenderal PKB Muh. Hassanudin Wahid dan Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri.

Selain Edy, PKB telah melakukan UKK untuk Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut.

Baca juga:

KIM Usulkan Pasangan Dedy Mulyadi - Bima Arya di Pilkada Jabar

"Yang pastinya ditanyakan visi misi dan bagaimana kontribusi kepada PKB apabila terpilih menjadi gubernur," kata Edy usai UKK.

Edy menyatakan optimistis mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari PKB.

"Kalau tidak optimistis, saya tidak datang ke tempat ini dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis," katanya menegaskan.

Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri mengatakan para bakal calon kepala daerah ditanyai beberapa pertanyaan saat mengikuti UKK, di antaranya konfigurasi politik untuk pencalonan gubernur, peta koalisi dan optimisme dari masing-masing kandidat maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.

Baca juga:

Bertemu Cak Imin, Putri Akbar Tandjung Optimistis Dapat Rekomendasi PKB

"Intinya kita gali sedalam mungkin potensi dari calon-calon ini untuk bisa memenangkan pemilihan gubernur," katanya.

Syarat untuk mendukung satu pasang calon memiliki minimal 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan saat ini PKB hanya memiliki empat kursi.

#UU Pilkada #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan pilkada hanya memilih kepala daerah. Wakil kepala daerah ditunjuk oleh pemenang, bisa 2–3 orang sesuai kebutuhan daerah.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Putusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Indonesia
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut dilatarbelakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Bagikan