Edy Rahmayadi Yakin Dapat Dukungan PKB Buat Tarung di Pilkada Sumut
Edy Rahmayadi usai mengikuti uji kompetensi dan kepatutan di DPP PKB Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/HO-Humas PKB)
MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa menggelar uji kompetensi dan kepatutan untuk calon kepala daerah yang bakal diusungnya dalam Pilkada Serentak 2024.
Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi salah satu calon yang ikut UKK di Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
Dia mengikuti uji kompetensi dan kepatutan (UKK) dan diwawancarai Sekretaris Jenderal PKB Muh. Hassanudin Wahid dan Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri.
Selain Edy, PKB telah melakukan UKK untuk Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut.
Baca juga:
KIM Usulkan Pasangan Dedy Mulyadi - Bima Arya di Pilkada Jabar
"Yang pastinya ditanyakan visi misi dan bagaimana kontribusi kepada PKB apabila terpilih menjadi gubernur," kata Edy usai UKK.
Edy menyatakan optimistis mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari PKB.
"Kalau tidak optimistis, saya tidak datang ke tempat ini dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis," katanya menegaskan.
Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri mengatakan para bakal calon kepala daerah ditanyai beberapa pertanyaan saat mengikuti UKK, di antaranya konfigurasi politik untuk pencalonan gubernur, peta koalisi dan optimisme dari masing-masing kandidat maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.
Baca juga:
Bertemu Cak Imin, Putri Akbar Tandjung Optimistis Dapat Rekomendasi PKB
"Intinya kita gali sedalam mungkin potensi dari calon-calon ini untuk bisa memenangkan pemilihan gubernur," katanya.
Syarat untuk mendukung satu pasang calon memiliki minimal 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan saat ini PKB hanya memiliki empat kursi.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional