Edy Rahmayadi Yakin Dapat Dukungan PKB Buat Tarung di Pilkada Sumut

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Juni 2024
Edy Rahmayadi Yakin Dapat Dukungan PKB Buat Tarung di Pilkada Sumut

Edy Rahmayadi usai mengikuti uji kompetensi dan kepatutan di DPP PKB Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/HO-Humas PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa menggelar uji kompetensi dan kepatutan untuk calon kepala daerah yang bakal diusungnya dalam Pilkada Serentak 2024.

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi salah satu calon yang ikut UKK di Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)

Dia mengikuti uji kompetensi dan kepatutan (UKK) dan diwawancarai Sekretaris Jenderal PKB Muh. Hassanudin Wahid dan Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri.

Selain Edy, PKB telah melakukan UKK untuk Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut.

Baca juga:

KIM Usulkan Pasangan Dedy Mulyadi - Bima Arya di Pilkada Jabar

"Yang pastinya ditanyakan visi misi dan bagaimana kontribusi kepada PKB apabila terpilih menjadi gubernur," kata Edy usai UKK.

Edy menyatakan optimistis mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari PKB.

"Kalau tidak optimistis, saya tidak datang ke tempat ini dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis," katanya menegaskan.

Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri mengatakan para bakal calon kepala daerah ditanyai beberapa pertanyaan saat mengikuti UKK, di antaranya konfigurasi politik untuk pencalonan gubernur, peta koalisi dan optimisme dari masing-masing kandidat maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.

Baca juga:

Bertemu Cak Imin, Putri Akbar Tandjung Optimistis Dapat Rekomendasi PKB

"Intinya kita gali sedalam mungkin potensi dari calon-calon ini untuk bisa memenangkan pemilihan gubernur," katanya.

Syarat untuk mendukung satu pasang calon memiliki minimal 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan saat ini PKB hanya memiliki empat kursi.

#UU Pilkada #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Indonesia
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR belum membahas Pilkada lewat DPRD dan meminta semua pihak fokus pada penanganan bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan