Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan menunjuk Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Namun, sosok mantan ajudan sang kepala negara itu justru menuai kritikan.
Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, tidak realistis sosok Listyo Sigit Prabowo, untuk jabatan Kapolri. Menurut Petrus, ia tidak punya track record yang dibanggakan yang menjadi kredit point untuk jabatan Kapolri. Apalagi selama menjadi Kabareskrim.
Baca Juga
IPW Sesumbar Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR pada Rabu
"Terjadi masalah missed management dalam penanganan kasus Djoko S Tjandra, yang berakibat dua Jenderal Polisi menjadi tumbal akibat salah urus keresersean," jelas Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (12/1).
Dua jenderal polisi yang diduga terlibat antara lain Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Dari kasus itu membuat Listyo dinilai tak mampu 'menertibkan' orang dibawahnya.
Petrus berujar, jika penunjukkan Listyo karena pengungkapan kasus Novel Baswedan dan kasus penangkapan Djoko S. Tjandra, ini adalah langkah mundur dan sangat memalukan.
Apalagi, penuntasan kasusnya yang lama, hukuman dua pelaku yang ringan dan banyaknya kejanggalan perkara. Publik melihat penanganan kasus Novel Baswedan dilakukan secara setengah hati, sehingga hasilnya juga minus.
"Sedangkan kasus Djoko S.Tjandra justru merupakan potret buram penegakan hukum di era Kabareskrim. Ia tidak layak diusulkan apalagi dipilih jadi Kapolri," tambah Petrus.
Petrus meyakini, memilih seorang Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden.
Di tengah munculnya gerakan radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan basis ormas radikal dan berpaham khilafah yang ada di mana mana dan belum tertangani dengan baik.
Maka kriteria untuk menjadi Kapolri pasca Jenderal Idham Azis, adalah tipe atau karakter Kapolri yang membawa visi negara menjaga NKRI tanpa kenal gigi mundur.
Selain itu, Kapolri baru arus mampu mewujudkan komitmen nasional dan internasional Negara dalam menjaga ketertiban umum dan ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi.
"Yaitu menjaga NKRI dari ancaman ideologi khilafah, Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme demi mewujudkan ketertiban dunia sebagai komitmen internasional," tutup Petrus. (Knu)
Baca Juga
