Dua JPO Rasuna Said Disorot Warga, Pemprov DKI Beri Penjelasan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Dua JPO Rasuna Said Disorot Warga, Pemprov DKI Beri Penjelasan

Pemprov DKI Jakarta Bangun Kembali JPO Sarinah Dilengkapi Lift untuk Lansia dan Disabilitas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MASYARAKAT menyoroti keberadaan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berdekatan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dinas Bina Marga DKI Jakarta menjelaskan kedua JPO tersebut memang berada di lokasi yang berdekatan, tetapi tidak saling terhubung karena dibangun pada waktu yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. JPO pertama merupakan JPO eksisting milik Pemerintah DKI yang telah lebih dahulu dibangun dan berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan bagi masyarakat umum.

Sementara itu, JPO kedua merupakan JPO integrasi yang dibangun kemudian oleh pihak LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas integrasi antarmoda yang menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte TransJakarta.

Sebelum Halte Transjakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, JPO eksisting juga pernah menjadi akses langsung menuju halte Transjakarta. Namun, setelah halte dipindahkan dan diintegrasikan dengan Stasiun LRT Jabodebek, akses menuju halte tidak lagi melalui JPO eksisting, tapi melalui JPO integrasi yang dibangun pihak LRT Jabodebek.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Siti Dinarwenny menjelaskan JPO integrasi tidak hanya dapat dimanfaatkan pengguna LRT Jabodebek dan TransJakarta untuk berpindah moda, tetapi juga dapat digunakan masyarakat umum sebagai sarana penyeberangan jalan.

Baca juga:

JPO Tendean Diganti Pelican Crossing Sementara, Sudah Bisa Digunakan Pejalan Kaki



"Fasilitas ini telah dilengkapi lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses," ujar Dinar.

Terkait dengan adanya usul untuk menghubungkan kedua JPO tersebut, Dinas Bina Marga menyampaikan rencana tersebut memerlukan kajian teknis dari pihak LRT Jabodebek sebagai pemilik dan pengelola JPO integrasi. Namun, berdasarkan kondisi eksisting, terdapat kendala teknis yang membuat penyambungan kedua JPO belum memungkinkan untuk dilakukan.

Kedua JPO memiliki perbedaan elevasi lantai sekitar 75 sentimeter, sedangkan jarak horizontal antarkedua struktur hanya sekitar 60 sentimeter. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk membangun tangga maupun ramp yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta standar aksesibilitas bagi pengguna.

Meski kedua JPO tidak terhubung secara fisik, masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menggunakan kedua JPO tersebut sebagai fasilitas penyeberangan sesuai titik akses yang dibutuhkan. Jarak antarakses turun kedua JPO juga relatif dekat, yakni sekitar 50 meter sehingga masyarakat masih dapat memilih fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dinas Bina Marga DKI mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas penyeberangan sesuai fungsi dan peruntukannya serta senantiasa mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas," pungkasnya.(Asp)

Baca juga:

Perbaikan JPO Tendean yang Capai Rp 6 Miliar, Salah Satunya Pakai Dana KLB

#Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) #DKI Jakarta #Dinas Bina Marga
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
ShowBiz
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Tim penyelenggara berambisi mendatangkan deretan anggota juri internasional yang memiliki rekam jejak serta filmografi kuat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Dengan tersedianya layanan air bersih melalui jaringan pipa, ketergantungan warga terhadap pengambilan air tanah diharapkan semakin berkurang.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Indonesia
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Saat ini proses penyaluran masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Indonesia
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Gubernur Pramono Anung menargetkan rapelan selisih gaji PJLP DKI Jakarta mulai dibayarkan awal November 2026.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Bagikan