DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 22 Juli 2021
DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (berbaju putih berdiri di tengah) saat meninjau vaksinasi keliling di Kelurahan Cipedak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat mengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19, jangan menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Sebab saat ini, tren kasus COVID-19 meningkat tajam. Jika Dinkes tak mengambil tindakan, dikhwatirkan kasus wabah corona tambah meledak dan situasi pandemi makin mencemaskan.

"Sekarang ambil action yang cepat, Dinas Kesehatan kan punya wewenang. Jangan semua mengacu dengan kementerian-kementerian tunggu instruksi, kalau kita punya hak untuk jalankan kenapa tidak,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria di Jakarta, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Warga KTP Non DKI Ingin Vaksin? Begini Caranya

Iman menyampaikan, Pemprov DKI telah mengalokasikan belanja tak terduga (BTT) untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp 2,133 triliun. Di mana, sebanyak Rp 1,946 triliun telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Alokasi dana BTT tersebut digunakan untuk sejumlah hal antara lain, insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, subsidi pangan, tenaga penunjang lainnya, termasuk untuk penginapan petugas medis, pemberian makan bagi OTG COVID-19, hingga pembelian peti jenazah.

“Jadi jangan takut untuk segera dibelanjakan, belanja dari persiapan COVID-19 ini karena masih kecil masih sekian persen, padahal anggaran ada," ujar dia.


Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso



Menurut dia, sisa anggaran penanganan COVID-19 yang harus perlu juga dibelanjakan alat-alat kesehatan

"Sekarang butuh APD, butuh RNA (Ribo Nucleic Acid), butuh masker dan lain-lain ini kan sejalan dengan peningkatan COVID-19,” terangnya.

Baca Juga:

Hindari Kerumunan, Bank DKI Imbau Penerima BST Pakai JakOne Mobile

Dengan begitu, politikus Gerindra ini meminta, agar Dinkes DKI segera menginventarisasi persoalan tersebut. Sehingga, proses penanganan hingga pengendalian COVID-19 dapat segera ditingkatkan sebagaimana mestinya.

“Semua sekarang juga butuh pendukung, harus bisa di backup, dan harus segera ambil langkah preventif, jangan nunggu kejadian baru action itu tidak boleh. Di kesehatan tidak bisa seperti itu, preventif itu lebih diutamakan dibanding penyembuhan,” tandas Iman (Asp)

Baca Juga:

Begini Tanggapan DPRD DKI Soal Perpanjangan PPKM Darurat

#COVID-19 #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan