DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19


Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (berbaju putih berdiri di tengah) saat meninjau vaksinasi keliling di Kelurahan Cipedak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). (ANTARA/HO)
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat mengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19, jangan menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Sebab saat ini, tren kasus COVID-19 meningkat tajam. Jika Dinkes tak mengambil tindakan, dikhwatirkan kasus wabah corona tambah meledak dan situasi pandemi makin mencemaskan.
"Sekarang ambil action yang cepat, Dinas Kesehatan kan punya wewenang. Jangan semua mengacu dengan kementerian-kementerian tunggu instruksi, kalau kita punya hak untuk jalankan kenapa tidak,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria di Jakarta, Kamis (22/7).
Baca Juga:
Iman menyampaikan, Pemprov DKI telah mengalokasikan belanja tak terduga (BTT) untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp 2,133 triliun. Di mana, sebanyak Rp 1,946 triliun telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
Alokasi dana BTT tersebut digunakan untuk sejumlah hal antara lain, insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, subsidi pangan, tenaga penunjang lainnya, termasuk untuk penginapan petugas medis, pemberian makan bagi OTG COVID-19, hingga pembelian peti jenazah.
“Jadi jangan takut untuk segera dibelanjakan, belanja dari persiapan COVID-19 ini karena masih kecil masih sekian persen, padahal anggaran ada," ujar dia.

Menurut dia, sisa anggaran penanganan COVID-19 yang harus perlu juga dibelanjakan alat-alat kesehatan
"Sekarang butuh APD, butuh RNA (Ribo Nucleic Acid), butuh masker dan lain-lain ini kan sejalan dengan peningkatan COVID-19,” terangnya.
Baca Juga:
Hindari Kerumunan, Bank DKI Imbau Penerima BST Pakai JakOne Mobile
Dengan begitu, politikus Gerindra ini meminta, agar Dinkes DKI segera menginventarisasi persoalan tersebut. Sehingga, proses penanganan hingga pengendalian COVID-19 dapat segera ditingkatkan sebagaimana mestinya.
“Semua sekarang juga butuh pendukung, harus bisa di backup, dan harus segera ambil langkah preventif, jangan nunggu kejadian baru action itu tidak boleh. Di kesehatan tidak bisa seperti itu, preventif itu lebih diutamakan dibanding penyembuhan,” tandas Iman (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1

Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta

Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
