DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 22 Juli 2021
DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (berbaju putih berdiri di tengah) saat meninjau vaksinasi keliling di Kelurahan Cipedak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat mengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19, jangan menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Sebab saat ini, tren kasus COVID-19 meningkat tajam. Jika Dinkes tak mengambil tindakan, dikhwatirkan kasus wabah corona tambah meledak dan situasi pandemi makin mencemaskan.

"Sekarang ambil action yang cepat, Dinas Kesehatan kan punya wewenang. Jangan semua mengacu dengan kementerian-kementerian tunggu instruksi, kalau kita punya hak untuk jalankan kenapa tidak,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria di Jakarta, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Warga KTP Non DKI Ingin Vaksin? Begini Caranya

Iman menyampaikan, Pemprov DKI telah mengalokasikan belanja tak terduga (BTT) untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp 2,133 triliun. Di mana, sebanyak Rp 1,946 triliun telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Alokasi dana BTT tersebut digunakan untuk sejumlah hal antara lain, insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, subsidi pangan, tenaga penunjang lainnya, termasuk untuk penginapan petugas medis, pemberian makan bagi OTG COVID-19, hingga pembelian peti jenazah.

“Jadi jangan takut untuk segera dibelanjakan, belanja dari persiapan COVID-19 ini karena masih kecil masih sekian persen, padahal anggaran ada," ujar dia.


Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso



Menurut dia, sisa anggaran penanganan COVID-19 yang harus perlu juga dibelanjakan alat-alat kesehatan

"Sekarang butuh APD, butuh RNA (Ribo Nucleic Acid), butuh masker dan lain-lain ini kan sejalan dengan peningkatan COVID-19,” terangnya.

Baca Juga:

Hindari Kerumunan, Bank DKI Imbau Penerima BST Pakai JakOne Mobile

Dengan begitu, politikus Gerindra ini meminta, agar Dinkes DKI segera menginventarisasi persoalan tersebut. Sehingga, proses penanganan hingga pengendalian COVID-19 dapat segera ditingkatkan sebagaimana mestinya.

“Semua sekarang juga butuh pendukung, harus bisa di backup, dan harus segera ambil langkah preventif, jangan nunggu kejadian baru action itu tidak boleh. Di kesehatan tidak bisa seperti itu, preventif itu lebih diutamakan dibanding penyembuhan,” tandas Iman (Asp)

Baca Juga:

Begini Tanggapan DPRD DKI Soal Perpanjangan PPKM Darurat

#COVID-19 #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Sikat Penjual Tramadol di Kawasan Tanah Abang
Pramono langsung menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI untuk menertibkan peredaran obat keras itu.
Dwi Astarini - 1 jam, 20 menit lalu
Pramono Sikat Penjual Tramadol di Kawasan Tanah Abang
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - 1 jam, 58 menit lalu
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Pramono mengatakan nilai UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 juta bersifat final dengan persetujuan pengusaha dan buruh.
Dwi Astarini - 2 jam, 29 menit lalu
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Indonesia
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Jika terbukti melanggar, nantinya Aiptu Ikhwan akan disanksi sesuai aturan yang ada.
Dwi Astarini - 2 jam, 43 menit lalu
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Indonesia
Gubernur Pramono Gencar Gelar Modifikasi Cuaca Atasi Banjir, DPRD DKI: Buang-Buang Duit
Pemerintah DKI mestinya membuat kebijakan yang mampu mengatasi persoalan banjir ini. Salah satunya dengan menata tata ruang Jakarta yang dinilainya amburadul.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur Pramono Gencar Gelar Modifikasi Cuaca Atasi Banjir, DPRD DKI: Buang-Buang Duit
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung pada 2027
Pengerukan dilakukan untuk meminimalkan pengendapan sedimentasi yang menurunkan kapasitas tampung air sungai.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur Pramono Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung pada 2027
Bagikan