DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 22 Juli 2021
DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (berbaju putih berdiri di tengah) saat meninjau vaksinasi keliling di Kelurahan Cipedak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat mengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19, jangan menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Sebab saat ini, tren kasus COVID-19 meningkat tajam. Jika Dinkes tak mengambil tindakan, dikhwatirkan kasus wabah corona tambah meledak dan situasi pandemi makin mencemaskan.

"Sekarang ambil action yang cepat, Dinas Kesehatan kan punya wewenang. Jangan semua mengacu dengan kementerian-kementerian tunggu instruksi, kalau kita punya hak untuk jalankan kenapa tidak,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria di Jakarta, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Warga KTP Non DKI Ingin Vaksin? Begini Caranya

Iman menyampaikan, Pemprov DKI telah mengalokasikan belanja tak terduga (BTT) untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp 2,133 triliun. Di mana, sebanyak Rp 1,946 triliun telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Alokasi dana BTT tersebut digunakan untuk sejumlah hal antara lain, insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, subsidi pangan, tenaga penunjang lainnya, termasuk untuk penginapan petugas medis, pemberian makan bagi OTG COVID-19, hingga pembelian peti jenazah.

“Jadi jangan takut untuk segera dibelanjakan, belanja dari persiapan COVID-19 ini karena masih kecil masih sekian persen, padahal anggaran ada," ujar dia.


Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso



Menurut dia, sisa anggaran penanganan COVID-19 yang harus perlu juga dibelanjakan alat-alat kesehatan

"Sekarang butuh APD, butuh RNA (Ribo Nucleic Acid), butuh masker dan lain-lain ini kan sejalan dengan peningkatan COVID-19,” terangnya.

Baca Juga:

Hindari Kerumunan, Bank DKI Imbau Penerima BST Pakai JakOne Mobile

Dengan begitu, politikus Gerindra ini meminta, agar Dinkes DKI segera menginventarisasi persoalan tersebut. Sehingga, proses penanganan hingga pengendalian COVID-19 dapat segera ditingkatkan sebagaimana mestinya.

“Semua sekarang juga butuh pendukung, harus bisa di backup, dan harus segera ambil langkah preventif, jangan nunggu kejadian baru action itu tidak boleh. Di kesehatan tidak bisa seperti itu, preventif itu lebih diutamakan dibanding penyembuhan,” tandas Iman (Asp)

Baca Juga:

Begini Tanggapan DPRD DKI Soal Perpanjangan PPKM Darurat

#COVID-19 #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jelang 500 Tahun Jakarta, Eks Ketua DPRD DKI Prasetyo Minta Pemprov Tata Bantaran Sungai Atasi Banjir
Jakarta telah mengalami Kemajuan signifikan, tapi masih memiliki sejumlah tantangan yang mesti diselesaikan untuk mewujudkan kota global yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Jelang 500 Tahun Jakarta, Eks Ketua DPRD DKI Prasetyo Minta Pemprov Tata Bantaran Sungai Atasi Banjir
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Indonesia
Gubernur Pramono Kasi Izin Anak Buahnya Nobar, Asalkan tak Ganggu Jam Kerja
Secara prinsip, ucap Pramono, ia memberikan ruang bagi masyarakat maupun ASN untuk menikmati gelaran sepak bola terbesar di dunia tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Gubernur Pramono Kasi Izin Anak Buahnya Nobar, Asalkan tak Ganggu Jam Kerja
Indonesia
Gubernur Pramono Bakal Bangun Kantor, Apartemen, dan Hotel di Eks BPSDM, tak Gunakan APBD
Kawasan seluas 24.375 meter persegi atau sekitar 2,4 hektare itu akan dikembangkan melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Gubernur Pramono Bakal Bangun Kantor, Apartemen, dan Hotel di Eks BPSDM, tak Gunakan APBD
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Pelaku Vandalisme Dilarang Naik Transjakarta
Pramono telah memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan investigasi dan menindak tegas pelaku perusakan fasilitas publik tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Gubernur Pramono Minta Pelaku Vandalisme Dilarang Naik Transjakarta
Indonesia
Gratis Naik Transportasi Umum 27-28 Juni, Hadiah Meriahkan HUT Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan itu sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari jadi kota yang jatuh pada 22 Juni.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Gratis Naik Transportasi Umum 27-28 Juni, Hadiah Meriahkan HUT Jakarta
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Dishub DKI Gelar Operasi Gabungan Skala Besar, Angkut 11 Jukir Liar
Petugas melakukan pengawasan secara rutin untuk mencegah pelanggaran kembali terjadi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dishub DKI Gelar Operasi Gabungan Skala Besar, Angkut 11 Jukir Liar
Indonesia
Cek dulu nih, Kantong Parkir untuk Jakarta Future Festival di TIM
Pemprov DKI juga telah menyediakan sejumlah lokasi parkir resmi di sepanjang Jalan Cikini, Raden Saleh, dan sekitarnya.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Cek dulu nih, Kantong Parkir untuk Jakarta Future Festival di TIM
Indonesia
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Program ini akan dilaksanakan sebagai bantalan sosial untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Bagikan