Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Langkah politik didesak dilakukan DPRD DKI Jakarta untuk mengurai mangkraknya pembangunan di kawasan wisata Ancol.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli menyebut, hingga saat ini Panitia Khusus sengkarut pengelolaan dan pembangunan sarana dan fasilitasi di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA) belum diusulkan.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Pembentukan Pansus JIS
"Pansus Ancol belum diusulkan ke DPRD," kata Taufik kepada wartawan, Senin 17 Juli 2023 di Jakarta.
Ia menyebut, Komisi B masih akan melanjutkan rapat dengan pihak Ancol. Tapi rapat yang akan datang sifatnya tertutup.
"Rapat dipilih tertutup supaya Ancol lebih bebas membuka data-datanya. Kemungkinan akhir bulan ini.
Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko mengatakan seharusnya Pansus Ancol segera dibentuk.
Ia beralasan permasalahan pengelolaan manajemen PTJA termasuk ABC Mall City sudah menjadi atensi dan kegaduhan di masyarakat.
"Seharusnya DPRD DKI segera membentuk pansus. Karena melalui pansus ini dapat mempercepat investigasi ihwal dugaan kisruhnya manajemen pengelolaan fasilitas di PTJA dan dugaan mangkraknya ABC Mall City," kata Yanuar.
"Jangan sampai DPRD bersuara lantang di awal tapi saat didesak masyarakat untuk membuat pansus malah seperti macan ompong. Yang dikhawatirkan masyarakat adalah jangan sampai hal ini menjadi bersinggungan dengan agenda politisasi jelang Pemilu 2024," lanjutnya.
Melalui pansus ini sejatinya DPRD DKI Jakarta bisa mengungkap fakta-fakta terkait isu yang beredar selama ini, sekaligus menjadi alat untuk dilakukannya audit dan pemeriksaan di lapangan.
"Jadi jangan sekedar menelan mentah-mentah laporan yang disampaikan PTJA, turun ke lapangan cek kondisi sebenarnya dan panggil pihak-pihak terkait termasuk para notarisnya yang menjadi saksi penandatanganan kerja sama pengelolaan ABC Mall City," katanya.
Terkait status PTJA yang perusahaan TBK, seyogyanya publik harus menerima informasi dan laporan kinerja sesuai fakta yang ada.
"Peran OJK yang ditunggu masyarakat. Namanya perusahaan terbuka, maka keterbukaan informasi kinerja perusahaan harus disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kebohongan publik," katanya.
Baca Juga:
Pemprov dan DPRD DKI Sepakati Substansi Raperda RTRW
