DPRD DKI dan Anak Buah Anies Bahas APBD 2021 di Puncak

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 Oktober 2021
DPRD DKI dan Anak Buah Anies Bahas APBD 2021 di Puncak

Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Antara/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov kembali menggelar rapat pembahasan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Plt. Sekretaris DPRD DKI Augustinus menjelaskan alasan pindah rapat ke Puncak, karena pembahasan APBD sebelumnya di Kebon Sirih jumlah peserta rapat yang terlalu banyak, membuat anggota dewan khawatir akan potensi penularan COVID-19.

Baca Juga

Sekwan DPRD DKI Sebut tidak Temukan Bukti Viani Gelembungkan Dana Reses

"Kemarin kan P2APBD itu kita coba bahas di kantor. Aduh, itu terlalu crowded. Tetap saja pendamping pendamping kepala satuan kerja perangkat daerah itu tetap datang," tutur Aga panggilan akrab Augustinus, Kamis (7/10).

Sehingga, kata dia, pejabat DKI Jakarta itu memilih di Puncak. Terlebih di sana ruang rapat yang dipakai mempunyai sirkulasi udara yang baik.

"Ini memang kita sama kayak tahun lalu juga, di Bogor pembahasan anggaran. Pertimbangan dari pimpinan dewan itu supaya di ruang terbuka mintanya. Nah, di sana kan kaca (jendela) semua nih," tutur Aga.

Logo DPRD DKI Jakarta. Foto: Istimewa

Proses penggodokan APBD DKI berlangsung dua hari, pada Kamis (7/10) dan Jumat (8/10) besok. Agenda rapat tersebut di antaranya pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2021.

Kemudian, pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2021. Pembahasan ini dilakukan di tiap komisi.

Setelah itu, Pemprov DKI menyusun masukan-masukan dan saran dari DPRD mengenai perubahan APBD 2021 untuk selanjutnya disahkan.

"Nanti tanggal 13 Oktober kita melakukan MoU, eksekutif dengan legislatif," ungkap Aga.

Legislatif dan Eksekutif DKI Jakarta pernah melakukan rapat di Bogor ketika pandemi COVID-19 melanda. Materi yang dibahas di sana kerap bersinggungan dengan anggaran, seperti perubahan APBD 2020 dan penyusunan rancangan APBD 2021 pada akhir tahun 2020 lalu. (Asp)

Baca Juga

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan