Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengama kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir Jakarta oleh DPRD DKI tidaklah tepat karena hanya akan menguras energi.
Lebih baik, DPRD memastikan program-program penanggulangan banjir di DKI berjalan serta memastikan tidak adanya penyimpangan.
"Lebih baik dewan mengawasi proses penanganan banjir dengan memastikan berjalannya program normalisasi dan revitalisasi situ, waduk, dan embung," ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/1).
Baca Juga:
Ketua DPRD Akui Belum Terima Laporan Pembentukan Pansus Banjir
Trubus menilai keberadaan pansus lebih kental nuansa politisnya. Bahkan terkesan hendak menutupi kegagalan dewan dalam memastikan berjalannya program penanganan banjir di DKI. Lagipula, kalaupun pansus terbentuk dan menghasilkan rekomendasi belum tentu langsung dieksekusi gubernur.
"Kalau nanti ada rekomendasi pansus, butuh waktu lagi bagi gubernur untuk mengeksekusi. Butuh dana lagi. Akhirnya molor lagi," ujarnya.
Lebih baik dewan melakukan tindakan konkret yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pelaksanaan program normalisasi misalnya, sinergi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus diawasi secara optimal.
Bagaimana memastikan pembebasan lahan untuk mendukung normalisasi bisa berjalan. Lalu nasib dari warga yang tergusur apakah mereka mendapat tempat tinggal yang lebih baik. Kemudian pelaksanaan revitalisasi waduk, situ, dan embung.
"Untuk mendukung berjalannya program-program tersebut dibutuhkan pengawasan yang optimal. Setidaknya memastikan ketersediaan anggaran dan anggaran yang digunakan tepat sasaran bukan untuk tujuan lain," tekan Trubus.
Anggota Komisi E DPRD DKI memang tengah melanjutkan, Senin (20/1/2020) pekan depan, pihaknya bakal mengajukan usulan pembentukan pansus banjir kepada pimpinan dewan. Pihaknya berharap usulan tersebut tidak memakan waktu lama untuk dibahas oleh pimpinan dewan.
Mereka tidak mau memusingkan adanya tuduhan pansus hanya untuk dijadikan panggung politik, bahkan hanya menguras energi karena tidak menghasilkan rekomendasi apa-apa. Begitu juga penolakan dari sejumlah anggota dewan meyakini keberadaan pansus nantinya tidak efektif.
Sekretaris Fraksi Gerindra DKI, Purwanto mengatakan, kendati pihaknya meminta adanya evaluasi menyeluruh mengenai masalah banjir, namun Gerindra tetap menolak pansus karena bisa mempolitisasi penderitaan warga yang terdampak bencana yang terjadi pada awal 2020.
Baca Juga:
Haji Lulung: Jangan Cari Kesalahan Anies Bentuk Pansus Banjir
Gerindra meminta DKI bekerja sama dengan gubernur, wali kota dan bupati di daerah penyangga untuk melakukan evaluasi bersama. Bahkan pemerintah pusat juga harus terlibat menangani masalah banjir Jabodetabek.
"Persoalan banjir kemarin di Jakarta bukan karena faktor tunggal," ujarnya. (Knu)
