Soffi Amira
MerahPutih.com - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi di tengah dinamika global yang belum stabil.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih memanas, termasuk konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Menurut dia, situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Kondisi itu, lanjut Wachid, perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Baca juga:
Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat 22 April, Presiden Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah
“Komisi VIII ingin mendapatkan penjelasan apakah terdapat potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari besaran yang telah ditetapkan, termasuk komponen kenaikannya serta sumber pembiayaannya,” ujar Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Selain soal biaya, Komisi VIII juga meminta penjelasan terkait kesiapan teknis penyelenggaraan haji. Salah satunya mengenai kesesuaian kontrak layanan yang telah ditandatangani Kementerian dengan hasil rapat kerja sebelumnya pada 29 Oktober 2025.
Komisi VIII turut menyoroti konsep pelaksanaan murur dan tanazul yang direncanakan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Wachid meminta kejelasan terkait jumlah jemaah yang akan mengikuti skema tersebut, termasuk rencana mobilisasi dan sosialisasinya.
Baca juga:
Persiapan Haji 2026 Belum Optimal, DPR Soroti Tenda Arafah dan Mina
Lebih jauh, DPR juga menaruh perhatian pada kesiapan fasilitas di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Berdasarkan hasil pengawasan pada 2 April 2026, Komisi VIII menilai belum ada progres signifikan dalam penyediaan sejumlah fasilitas penting.
“Seperti maktab yang belum di-paving block, jumlah toilet khususnya untuk jemaah perempuan yang masih kurang, serta fasilitas penunjang lainnya yang belum siap,” kata Wachid.
Ia menegaskan bahwa berbagai aspek tersebut harus segera dibenahi mengingat waktu penyelenggaraan haji semakin dekat.
Baca juga:
Kasus Korupsi Kuota Haji Bertambah, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
Menurut dia, kesiapan layanan menjadi faktor krusial untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Politisi Partai Gerindra itu berharap Kementerian Haji dan Umrah dapat memberikan penjelasan komprehensif sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, sehingga pelaksanaan ibadah haji 2026 dapat berlangsung optimal. (Pon)
