DPR Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026, Imbas Konflik di Timur Tengah

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 08 April 2026
DPR Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026, Imbas Konflik di Timur Tengah

Arsip - Ibadah Haji. (Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi di tengah dinamika global yang belum stabil.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih memanas, termasuk konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Menurut dia, situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kondisi itu, lanjut Wachid, perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Baca juga:

Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat 22 April, Presiden Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah

“Komisi VIII ingin mendapatkan penjelasan apakah terdapat potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari besaran yang telah ditetapkan, termasuk komponen kenaikannya serta sumber pembiayaannya,” ujar Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Selain soal biaya, Komisi VIII juga meminta penjelasan terkait kesiapan teknis penyelenggaraan haji. Salah satunya mengenai kesesuaian kontrak layanan yang telah ditandatangani Kementerian dengan hasil rapat kerja sebelumnya pada 29 Oktober 2025.

Komisi VIII turut menyoroti konsep pelaksanaan murur dan tanazul yang direncanakan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Wachid meminta kejelasan terkait jumlah jemaah yang akan mengikuti skema tersebut, termasuk rencana mobilisasi dan sosialisasinya.

Baca juga:

Persiapan Haji 2026 Belum Optimal, DPR Soroti Tenda Arafah dan Mina

Lebih jauh, DPR juga menaruh perhatian pada kesiapan fasilitas di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Berdasarkan hasil pengawasan pada 2 April 2026, Komisi VIII menilai belum ada progres signifikan dalam penyediaan sejumlah fasilitas penting.

“Seperti maktab yang belum di-paving block, jumlah toilet khususnya untuk jemaah perempuan yang masih kurang, serta fasilitas penunjang lainnya yang belum siap,” kata Wachid.

Ia menegaskan bahwa berbagai aspek tersebut harus segera dibenahi mengingat waktu penyelenggaraan haji semakin dekat.

Baca juga:

Kasus Korupsi Kuota Haji Bertambah, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

Menurut dia, kesiapan layanan menjadi faktor krusial untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah.

Politisi Partai Gerindra itu berharap Kementerian Haji dan Umrah dapat memberikan penjelasan komprehensif sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, sehingga pelaksanaan ibadah haji 2026 dapat berlangsung optimal. (Pon)

#Haji 2026 #Biaya Haji 2026 #Konflik Timur Tengah #Kementerian Haji #Komisi VIII DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Isu Nepotisme, 2 Anak Menhaj Akhirnya Lempar Handuk Mundur dari Jabatan TA
Dua putra Menhaj Irfan Yusuf resmi mundur dari jabatan Tenaga Ahli Kemenhaj usai menuai polemik. Simak alasan dan pernyataan resmi Wamenhaj Dahnil di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Diserang Isu Nepotisme, 2 Anak Menhaj Akhirnya Lempar Handuk Mundur dari Jabatan TA
Dunia
Rudal Balistik Houthi Hantam Istana Yaman, 5 Tewas 16 Luka-Luka
Lima rudal balistik Houthi hantam Istana Presiden Al-Maashiq di Aden, Yaman. 5 orang tewas dan PM Shaya al-Zindani selamat. Simak berita selengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Oktober 2026
Rudal Balistik Houthi Hantam Istana Yaman, 5 Tewas 16 Luka-Luka
Dunia
Ketidakstabilan Timur Tengah Meningkat Usai Houthi Serang Bandara Riyadh
Von der Leyen memperingatkan bahwa serangkaian serangan tersebut berkontribusi pada meningkatnya ketidakstabilan di kawasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Ketidakstabilan Timur Tengah Meningkat Usai Houthi Serang Bandara Riyadh
Dunia
USS Abraham Lincoln Tiba di San Diego, ABK Stres 265 Hari Satroni Iran Pulang Tanpa Kemenangan
Isak tangis haru berbaur rasa trauma membuncah di San Diego Bay, California, saat kapal induk raksasa Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, akhirnya resmi berlabuh
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Oktober 2026
USS Abraham Lincoln Tiba di San Diego, ABK Stres 265 Hari Satroni Iran Pulang Tanpa Kemenangan
Berita Foto
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Kemenhaj Serahkan 34 Kasus ke Bareskrim Polri
Kasus tersebut berasal dari penyelenggaraan haji khusus dan umrah.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Kemenhaj Serahkan 34 Kasus ke Bareskrim Polri
Indonesia
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Survei BPS mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026 mencapai 83,28 dan masuk kategori sangat memuaskan. Layanan bandara tertinggi 84,76.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Agustus 2026
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Melonjak, Ini Layanan dengan Nilai Tertinggi Menurut BPS
Indonesia
Bakom RI Ungkap Presiden Prabowo Minta Masa Tunggu Haji Dipersingkat
Pemerintah telah memangkas dan menyamaratakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji reguler, dari semula rata-rata 40 tahun menjadi rata-rata 26 tahun.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Bakom RI Ungkap Presiden Prabowo Minta Masa Tunggu Haji Dipersingkat
Indonesia
Hanya Jadikan Lahan Bisnis, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Bakal Ditertbkan
Setiap lembaga harus menjalankan fungsi sesuai ketentuan. KBIHU, misalnya, harus berperan sebagai lembaga pembimbing ibadah, bukan menjalankan aktivitas bisnis yang menyimpang dari tugasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Hanya Jadikan Lahan Bisnis, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Bakal Ditertbkan
Bagikan