DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 01 Desember 2020
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Ilustrasi - Gedung Kementerian BUMN. ANTARA/Aji Cakti/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk kembali bangkit melalui kontribusi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development, di tengah pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung usai memimpin rangkaian kunjungan kerja komisi ke sejumlah BUMN, di antaranya PT Pertamina (Persero), PT ASABRI (Persero), Perum Perumnas, dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang berada di Cirebon, Jawa Barat.

Menurut politikus Partai Nasdem ini, perusahaan pelat merah harus memiliki langkah terobosan masing-masing untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

DPR Apresiasi Kominfo Tangani Hoaks Pilkada

“Karena seharusnya BUMN itu sudah wajib memiliki terobosan masing-masing. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Martin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (01/12).

Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi VI DPR ini, kata Martin, bertujuan untuk mendengar secara langsung bagaimana kinerja maupun langkah terobosan yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan BUMN yang beroperasi di Jawa Barat.

Kementerian BUMN. (Foto: Antara)
Kementerian BUMN. (Foto: Antara)

Menurut dia, penurunan sales dan product demand yang saat ini terjadi di BUMN bukan semata-mata disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga, berbagai langkah perlu dilakukan BUMN guna meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan kepada pemerintah di masa pandemi.

"Memang ada dampak COVID-19, tapi bukan COVID-19 saja sebagai penyebabnya. Seperti contoh, terdapat perusahaan BUMN yang struktur permodalannya sejak sebelum COVID-19 itu memang sudah bermasalah. Nah hal seperti ini masih harus kita (Komisi VI DPR) dalami," jelas legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Baca Juga:

DPR Minta Densus 88 dan TNI Dikerahkan ke Sigi Sulteng

Oleh karena itu, lanjut Martin, Komisi VI DPR mendukung langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN agar terus bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Jadi ini akan kita, Komisi VI DPR, terus soroti dan monitor. Yang nantinya akan ditindaklanjuti juga dalam rapat kerja di Jakarta dengan Menteri BUMN. Dim ana Menteri BUMN kita minta untuk memaparkan program rekstrukturisasi BUMN," tegas Martin. (Pon)

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Gandakan Aparat Buat Atasi Teror

#BUMN #Virus Corona #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Bagikan