DPR Peringatkan Pemerintah Serius Desain Strategi Hadapi Ancaman Resesi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 25 Februari 2023
DPR Peringatkan Pemerintah Serius Desain Strategi Hadapi Ancaman Resesi

Warga menunjukkan uang kertas baru tahun emisi 2022 usai penukaran di mobil kas keliling Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Tegal di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (19/8/2022). ANTARA FOTO/Oky Luk

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman resesi ekonomi masih sangat berpotensi menghantam Indonesia pada 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan pemerintah untuk serius mendesain sekaligus mengimplementasikan strategi demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Ia percaya, perencanaan dan implementasi tersebut berpotensi menjadi kekuatan utama yang mampu mencegah potensi resesi tahun 2023.

Baca Juga:

Indonesia Tetap Optimis Ekspor Naik di Tengah Ancaman Resesi

“Berkualitas itu ukurannya adalah setiap satu persen pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan baru,” ujar Kamrussamad yang dikutip di Jakarta, Sabtu (25/2).

Tidak hanya itu, dia menilai belanja APBN yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, ia menyarankan agar APBN yang tersedia saat ini dimanfaatkan pada kuartal kedua.

Menurutnya, jika dimanfaatkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat akan meningkatkan kualitas belanja negara untuk mencapai target.

“Kalau APBN-nya belanjanya di (bulan) September, Oktober, November, bagaimana mau tepat sasaran (dan) tepat manfaat? Enggak akan nge-impact terhadap pertumbuhan ekonomi itu. Nah, (sebagai contoh) kalau Rp 700 triliun lebih TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) kita dibelanjakan di kuartal kedua, saya yakin dan percaya, desa-desa dan dana desa termasuk di dalamnya, itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Baca Juga:

Crewdible Bantu UMKM Ubah Resesi Jadi Opportunity

Kamrussamad menjelaskan, DPR RI melalui Komisi XI telah meminta pemerintah untuk menggenjot tax ratio penerimaan negara di berbagai sektor yang relatif tumbuh dalam 15 bulan terakhir.

Diketahui, pasca-mengalami penurunan di tahun 2020, tax ratio kemudian kembali tumbuh masing-masing 9,11 persen pada 2021 dan 10,41 persen pada 2022.

Rekomendasi ini, baginya, menjadi krusial lantaran tax ratio juga menyumbangkan kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau tax ratio tercapai sesuai dengan target di kuartal kedua dan ketiga tahun ini, maka kita akan optimistis ketahanan fiskal kita akan kuat. Sehingga, tahun depan, APBN 2024 nanti, tingkat resiliensinya akan jauh lebih baik,” tutup legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta III itu. (Knu)

Baca Juga:

Jusuf Kalla: Tidak Ada Indikasi Resesi di Indonesia pada 2023

#Resesi Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu pada Selasa (21/4). Keduanya membahas strategi ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Indonesia
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Prabowo Subianto menegaskan hukum sebagai instrumen menjaga kekayaan negara. Pemerintah juga menindak praktik ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap menghadapi krisis energi global. Subsidi BBM tetap diberikan untuk 80 persen rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Indonesia
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
DPR ingatkan dampak konflik Iran-AS-Israel terhadap ekonomi Indonesia. Penutupan Selat Hormuz bisa picu lonjakan harga minyak dan ganggu ketahanan energi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 April 2026
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
Indonesia
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan ketakutan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bekerja sama dengan pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Indonesia
DPR Respons Wacana Potong Gaji Menteri: Penting sebagai Teladan, Bukan Sekadar Anggaran
Wacana pemotongan gaji menteri oleh Presiden Prabowo menuai respons DPR. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal moral di tengah dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Maret 2026
DPR Respons Wacana Potong Gaji Menteri: Penting sebagai Teladan, Bukan Sekadar Anggaran
Indonesia
Purbaya Yakinkan APBN Tidak Bakal Boncos Akibat Perang di Iran
Pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS berdampak Rp 0,8 triliun terhadap defisit, dan kenaikan imbal hasil (yield) 0,1 persen berpotensi menambah beban Rp 1,9 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Purbaya Yakinkan APBN Tidak Bakal Boncos Akibat Perang di Iran
Bagikan