DPR Peringatkan Pemerintah Serius Desain Strategi Hadapi Ancaman Resesi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 25 Februari 2023
DPR Peringatkan Pemerintah Serius Desain Strategi Hadapi Ancaman Resesi

Warga menunjukkan uang kertas baru tahun emisi 2022 usai penukaran di mobil kas keliling Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Tegal di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (19/8/2022). ANTARA FOTO/Oky Luk

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ancaman resesi ekonomi masih sangat berpotensi menghantam Indonesia pada 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan pemerintah untuk serius mendesain sekaligus mengimplementasikan strategi demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Ia percaya, perencanaan dan implementasi tersebut berpotensi menjadi kekuatan utama yang mampu mencegah potensi resesi tahun 2023.

Baca Juga:

Indonesia Tetap Optimis Ekspor Naik di Tengah Ancaman Resesi

“Berkualitas itu ukurannya adalah setiap satu persen pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan baru,” ujar Kamrussamad yang dikutip di Jakarta, Sabtu (25/2).

Tidak hanya itu, dia menilai belanja APBN yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, ia menyarankan agar APBN yang tersedia saat ini dimanfaatkan pada kuartal kedua.

Menurutnya, jika dimanfaatkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat akan meningkatkan kualitas belanja negara untuk mencapai target.

“Kalau APBN-nya belanjanya di (bulan) September, Oktober, November, bagaimana mau tepat sasaran (dan) tepat manfaat? Enggak akan nge-impact terhadap pertumbuhan ekonomi itu. Nah, (sebagai contoh) kalau Rp 700 triliun lebih TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) kita dibelanjakan di kuartal kedua, saya yakin dan percaya, desa-desa dan dana desa termasuk di dalamnya, itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Baca Juga:

Crewdible Bantu UMKM Ubah Resesi Jadi Opportunity

Kamrussamad menjelaskan, DPR RI melalui Komisi XI telah meminta pemerintah untuk menggenjot tax ratio penerimaan negara di berbagai sektor yang relatif tumbuh dalam 15 bulan terakhir.

Diketahui, pasca-mengalami penurunan di tahun 2020, tax ratio kemudian kembali tumbuh masing-masing 9,11 persen pada 2021 dan 10,41 persen pada 2022.

Rekomendasi ini, baginya, menjadi krusial lantaran tax ratio juga menyumbangkan kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau tax ratio tercapai sesuai dengan target di kuartal kedua dan ketiga tahun ini, maka kita akan optimistis ketahanan fiskal kita akan kuat. Sehingga, tahun depan, APBN 2024 nanti, tingkat resiliensinya akan jauh lebih baik,” tutup legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta III itu. (Knu)

Baca Juga:

Jusuf Kalla: Tidak Ada Indikasi Resesi di Indonesia pada 2023

#Resesi Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Indonesia
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 April 2025
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
Indonesia
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 April 2025
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Indonesia
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
"Indonesia juga menghadapi pasar yang semakin berat."
Wisnu Cipto - Kamis, 03 April 2025
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
Indonesia
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026
KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan RAPBN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Maret 2025
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026
Indonesia
Indonesia Gabung New Development Bank, Prabowo: ‘Booster’ Kuat untuk Strategi Transformasi
Indonesia bergabung dengan New Development Bank (NDB). Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa itu adalah dorongan kuat untuk mempercepat strategi ekonomi.
Soffi Amira - Selasa, 25 Maret 2025
Indonesia Gabung New Development Bank, Prabowo: ‘Booster’ Kuat untuk Strategi Transformasi
Indonesia
Pasar Dihantui Sentimen Negatif, Istana Bakal Rutin Ajak Ekonom Bahas Outlook Ekonomi Indonesia
Pihak Istana menginginkan adanya rekomendasi, saran dan pandangan para ahli terhadap perekonomian Indonesia saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Maret 2025
Pasar Dihantui Sentimen Negatif, Istana Bakal Rutin Ajak Ekonom Bahas Outlook Ekonomi Indonesia
Indonesia
Pemerintah Didesak Percepat Stimulus untuk Meredam Dampak Gejolak Ekonomi
Investor butuh kepastian kebijakan, sementara masyarakat butuh kepastian ekonomi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
Pemerintah Didesak Percepat Stimulus untuk Meredam Dampak Gejolak Ekonomi
Bagikan