DPR Maklumi Jika Kemenhan Harus Impor Alutsista dari Luar Negeri

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menilai semangat Kementerian Pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dari dalam negeri sudah ada sejak lama. Tetapi memang tidak semua kebutuhan alutsista bisa diproduksi dalam negeri.

Ia mencontohkan pesawat tempur yang selama ini memang mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk pembelian dari negara lain.

Baca Juga

Warga Kira Anggota TNI-AU yang Keluar dari Pesawat Sedang Latihan Terjun Payung

"Kan enggak semuanya bisa dibeli di Indonesia. Misalnya (F-16) Viper, pesawat tempur," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Selasa (14/7).

Ia juga mengapresiasi dorongan bagi sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memprioritaskan belanja dalam negeri dan dinilai sebagai langkah bagus.

"Baik, ya, sepanjang dalam negerinya ada, khususnya alutsista (alat utama sistem persenjataan)," kata Andul Kharis.

Karena itu, sepanjang kebutuhan pertahanan tersebut bisa dipenuhi dalam negeri, maka tidak menjadi persoalan. "Namun, tidak menutup kemungkinan untuk membeli dari luar," beber dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja produk dari luar negeri dan seluruh belanja diprioritaskan untuk belanja di dalam negeri.

Belanja Pemerintah, dinilainya menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini, sehingga regulasi yang berkaitan dengan belanja Pemerintah dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi.

Baca Juga

Dramatis! Pilot TNI-AU Melontarkan Diri ke Udara Saat Kecelakaan Pesawat

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Jokowi.

Presiden meminta jajarannya untuk bekerja dalam konteks krisis atau tidak seperti dalam keadaan normal biasa, sehingga pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk di dalam negeri. (*)