Resesi Ekonomi

DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2020
DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

Pemberian Bantuan Presiden. (setkab.go,id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Serapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang baru mencapai 52 persen dinilai belum maksimal. Padahal, pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp695,2 triliun dan baru terserap Rp361,5 triliun.

"Ini udah mau akhir tahun," kata Anggota Komisi IX DPR RI Anis Byarwati dalam diskusi bertajuk "Efek Resesi Ditengah Pandemi" pada Sabtu (7/11).

Untuk menghadapi resesi ekonomi, kata Anis, serapan dana PEN harus dimaksimalkan. Namun, saat ini ada sekitar Rp300 triliun lebih mengendap tidak sampai ke masyarakat.

Baca Juga:

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Bagi Korporasi Belum Terserap

"Itu catatan dari Komisi XI," imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan upaya pemerintah yang belum dirasakan oleh masyarakat agar mampu meningkatkan daya belinya.

"Ini yang membuat PEN belum terasa signifikan di masyarakat," ujarnya.

Anggota DPR Anis Byawarti
Anggota Komisi IX DPR RI Anis Byarwati

Menurut Anis, pemerintah harus segera membantu masyarakat dalam menghadapi resesi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan daya beli.

"Jadi yang paling realistis menurut saya itu bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi resesi selama pandemi," kata Anis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 kemarin. Kondisi ini, minus dalam dua kuartal terakhir lantaran maka Indonesia resmi mengalami resesi. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

#Resesi Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Indonesia
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 April 2025
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
Indonesia
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 April 2025
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Indonesia
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
"Indonesia juga menghadapi pasar yang semakin berat."
Wisnu Cipto - Kamis, 03 April 2025
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
Indonesia
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026
KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan RAPBN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Maret 2025
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026
Indonesia
Indonesia Gabung New Development Bank, Prabowo: ‘Booster’ Kuat untuk Strategi Transformasi
Indonesia bergabung dengan New Development Bank (NDB). Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa itu adalah dorongan kuat untuk mempercepat strategi ekonomi.
Soffi Amira - Selasa, 25 Maret 2025
Indonesia Gabung New Development Bank, Prabowo: ‘Booster’ Kuat untuk Strategi Transformasi
Indonesia
Pasar Dihantui Sentimen Negatif, Istana Bakal Rutin Ajak Ekonom Bahas Outlook Ekonomi Indonesia
Pihak Istana menginginkan adanya rekomendasi, saran dan pandangan para ahli terhadap perekonomian Indonesia saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Maret 2025
Pasar Dihantui Sentimen Negatif, Istana Bakal Rutin Ajak Ekonom Bahas Outlook Ekonomi Indonesia
Indonesia
Pemerintah Didesak Percepat Stimulus untuk Meredam Dampak Gejolak Ekonomi
Investor butuh kepastian kebijakan, sementara masyarakat butuh kepastian ekonomi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
Pemerintah Didesak Percepat Stimulus untuk Meredam Dampak Gejolak Ekonomi
Bagikan