Resesi Ekonomi

DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2020
DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

Pemberian Bantuan Presiden. (setkab.go,id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Serapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang baru mencapai 52 persen dinilai belum maksimal. Padahal, pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp695,2 triliun dan baru terserap Rp361,5 triliun.

"Ini udah mau akhir tahun," kata Anggota Komisi IX DPR RI Anis Byarwati dalam diskusi bertajuk "Efek Resesi Ditengah Pandemi" pada Sabtu (7/11).

Untuk menghadapi resesi ekonomi, kata Anis, serapan dana PEN harus dimaksimalkan. Namun, saat ini ada sekitar Rp300 triliun lebih mengendap tidak sampai ke masyarakat.

Baca Juga:

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Bagi Korporasi Belum Terserap

"Itu catatan dari Komisi XI," imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan upaya pemerintah yang belum dirasakan oleh masyarakat agar mampu meningkatkan daya belinya.

"Ini yang membuat PEN belum terasa signifikan di masyarakat," ujarnya.

Anggota DPR Anis Byawarti
Anggota Komisi IX DPR RI Anis Byarwati

Menurut Anis, pemerintah harus segera membantu masyarakat dalam menghadapi resesi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan daya beli.

"Jadi yang paling realistis menurut saya itu bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi resesi selama pandemi," kata Anis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 kemarin. Kondisi ini, minus dalam dua kuartal terakhir lantaran maka Indonesia resmi mengalami resesi. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

#Resesi Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu pada Selasa (21/4). Keduanya membahas strategi ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Indonesia
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Prabowo Subianto menegaskan hukum sebagai instrumen menjaga kekayaan negara. Pemerintah juga menindak praktik ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap menghadapi krisis energi global. Subsidi BBM tetap diberikan untuk 80 persen rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Indonesia
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
DPR ingatkan dampak konflik Iran-AS-Israel terhadap ekonomi Indonesia. Penutupan Selat Hormuz bisa picu lonjakan harga minyak dan ganggu ketahanan energi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 April 2026
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
Indonesia
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan ketakutan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bekerja sama dengan pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Indonesia
DPR Respons Wacana Potong Gaji Menteri: Penting sebagai Teladan, Bukan Sekadar Anggaran
Wacana pemotongan gaji menteri oleh Presiden Prabowo menuai respons DPR. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal moral di tengah dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Maret 2026
DPR Respons Wacana Potong Gaji Menteri: Penting sebagai Teladan, Bukan Sekadar Anggaran
Indonesia
Purbaya Yakinkan APBN Tidak Bakal Boncos Akibat Perang di Iran
Pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS berdampak Rp 0,8 triliun terhadap defisit, dan kenaikan imbal hasil (yield) 0,1 persen berpotensi menambah beban Rp 1,9 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Purbaya Yakinkan APBN Tidak Bakal Boncos Akibat Perang di Iran
Bagikan