DPR Ingatkan Jangan Ada Penyimpangan Dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih

MerahPutih.com - Kementerian Koperasi mencatat bahwa hingga 2024, terdapat 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota dan volume usaha mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap PDB nasional.

Kini, sekitar 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus) dengan lebih dari 77 ribu di antaranya telah berbadan hukum.

Puluhan ribu koperasi desa itu akan diluncurkan secara resmi dan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli mendatang. Seluruh kopdes ditargetkan bisa beroperasi dan melayani segala kebut

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, dengan catatan penerapan dan pengawasannya harus tepat dan transparan.

Baca juga:

DPRD Tolak Usul Walkot Solo Modali 54 Koperasi Merah Putih Senilai Rp 800 Juta

"Kalau bicara soal anggaran, kami di Komisi VI tentu akan mendukung, tapi dengan catatan peruntukannya harus jelas, pengawasannya harus klir supaya program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto bisa betul-betul sampai ke pihak yang semestinya, jangan sampai bocor di mana-mana,” kata Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/7).

Kopdes Merah Putih perlu dijalankan dengan berbasis data (data-driven) untuk membaca tren kebutuhan masyarakat secara presisi.

Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan perdagangan, Kawendra juga menekankan bahwa koperasi tidak boleh hanya mendistribusikan bantuan secara konvensional, tetapi harus adaptif terhadap dinamika pasar.

“Kalau di satu waktu permintaan terhadap produk tertentu menurun, koperasi harus bisa pivot ke produk lain yang lebih relevan. Dengan teknologi, kita bisa prediksi kebutuhan secara akurat. Ini kunci agar koperasi tetap hidup dan bergerak optimal,” katanya.

Generasi muda desa juga dinilai perlu dilibatkan dalam pengembangan koperasi. Anak-anak muda yang memiliki kapasitas mesti diberi ruang dan kepastian agar mereka bisa kembali membangun desa, bukan justru meninggalkannya.

“Kita ingin ekonomi desa tumbuh dari orang-orang desa sendiri. Kalau mereka sudah mumpuni, tarik kembali untuk bangun kampungnya. Koperasi bisa jadi jalan hidup yang nyata kalau ekosistemnya dibangun dengan serius,” ujar Kawendra.

Pengoperasian Kopdes Merah Putih harus sejalan dengan amanat kepala negara, yakni membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, melalui koperasi yang bersih, transparan, berbasis teknologi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di akar rumput. (*)