DPR: Ikan Harus Jadi Alternatif Pangan Murah Bagi Masyarakat

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 06 April 2022
DPR: Ikan Harus Jadi Alternatif Pangan Murah Bagi Masyarakat

Ilustrasi Pangan Ikan. (Foto: Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Harga sejumlah kebutuhan pokok belum telihat stabil di berbagai daerah di Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai, komoditas ikan bisa menjadi solusi ditengah fluktuasi harga komoditas pangan lainnya.

Baca Juga:

Keluh Kesah Emak-emak Harga Pangan Melonjak, Begini Harapannya

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu mempertahankan harga ikan selalu stabil ditengah fluktuasi harga komoditas pangan lainnya yang cenderung melonjak tajam.

Apalagi ada ancaman inflasi pangan yang berdampak pada naiknya harga semua komoditas pangan.

Ia berujar, komoditas ikan harus menjadi alternatif pangan yang murah dan terjangkau bagi semua rakyat untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi masyarakat.

“Karena ikan bukan hanya soal stok namun komoditas ikan harus dijadikan alternatif pangan yang murah, terjangkau dan selalu tersedia agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dalam bulan puasa ini” ujar Johan, Rabu (6/4).

Terkait persoalan stock ikan, Johan menyebut stok ikan per 28 Maret 2022 sebesar 519 ton. Sementara itu prediksi kebutuhan ikan pada saat puasa dan lebaran tahun 2022 ini mencapai 2,64 juta ton.

Ia meminta KKP lebih serius memperhatikan urusan BBM (bahan bakar minyak) untuk nelayan karena sangat vital bagi keperluan nelayan.

Menurutnya, harus ada kebijakan khusus untuk distribusi BBM bagi nelayan karena tidak bisa disamakan dengan pengguna/konsumen BBM lainnya.

“Nelayan harus mendapat subsidi khusus dan pola distribusi khusus yang memudahkan nelayan mendapatkan pasokan BBM untuk kebutuhan melaut” usul Johan yang juga politikus PKS ini.

Pasar tradisional. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
Pasar tradisional. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ia berujar, jika tidak ingin kekurangan pasokan maka KKP harus memastikan produksi budidaya dan penangkapan ikan pada saat musim ini berhasil mencapai target.

“Perhatian dan perlindungan KKP terhadap kondisi nelayan dan petambak mesti ditingkatkan karena mereka berada di garda depan untuk ketersediaan ikan yang mampu mencukupi kebutuhan nasional,” cetusnya.

Anggota dewan dari Dapil NTB 1 ini juga berharap KKP memiliki konsep roadmap strategic untuk pembangunan kelautan perikanan di Kawasan timur Indonesia dengan misi.

“Ini agar menjadi Kawasan yang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif di sektor kelautan perikanan global," tutup Johan Rosihan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada dampak yang akan dirasakan Indonesia dari kondisi yang terjadi pada global saat ini.

Pertama adanya kenaikan penerimaan ekspor, kedua di sisi lain juga ada transmisi atau dampak kenaikan beberapa komoditi bagi masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah akan menyalurkan subsidi langsung terkait dengan penerima Kartu Sembako yaitu 18,8 juta orang, ditambah 2 juta penerima program keluarga harapan (PKH) dengan tambahan bantuan berupa BLT minyak goreng Rp 300 ribu untuk tiga bulan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat cair pada bulan Ramadan ini. Selain itu pemerintah juga masih akan melanjutkan program BLT dana desa. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Lakukan Patroli Pasar Pastikan Stok Pangan Aman di Jakarta

#Stok Pangan #DPR RI #Komisi IV DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Bagikan