Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.
Menurut Lalu, langkah tersebut sudah tepat sebagai upaya menjaga kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan para siswa di tengah kondisi lingkungan yang terdampak abu vulkanik.
“Keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Karena itu, penerapan pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang terdampak merupakan kebijakan yang tepat. Jangan sampai kegiatan belajar tatap muka justru membahayakan kesehatan siswa,” ujar Lalu, Selasa (8/9).
PJJ Butuh Kesiapan Sekolah dan Orang Tua
Meski demikian, Lalu mengingatkan bahwa penerapan PJJ membutuhkan kesiapan yang lebih serius dari dinas pendidikan, sekolah, guru, maupun orang tua siswa.
Semua pihak harus bekerja ekstra agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan para siswa tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Dinas pendidikan bersama sekolah harus bekerja lebih ekstra. Sekolah dan para guru harus memastikan sarana pembelajaran tersedia dengan baik, mulai dari komputer atau laptop hingga kuota internet yang memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.
Lalu juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pelaksanaan PJJ.
Menurutnya, orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyiapkan perangkat pembelajaran dan akses internet bagi anak-anak mereka selama proses belajar dilakukan dari rumah.
“PJJ membutuhkan kerja sama semua pihak. Orang tua juga harus dilibatkan dan didukung agar anak-anak memiliki sarana belajar yang memadai di rumah,” ujarnya.
Baca juga:
Mendikdasmen Minta Sekolah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Terapkan PJJ
DPR Minta Kendala Internet Segera Diatasi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu meminta dinas pendidikan di masing-masing daerah untuk sigap menangani berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan PJJ.
Salah satu persoalan yang harus segera diantisipasi adalah keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet.
“Jika ada sekolah atau siswa yang mengalami kesulitan, misalnya karena jaringan internet lambat atau akses internet terbatas, dinas pendidikan harus segera hadir memberikan solusi. Jangan sampai kendala teknis membuat siswa tertinggal dalam pembelajaran,” tegasnya.
Baca juga:
Bukan Cuma PJJ, Program MBG di 6 Wilayah Jabar Ikut Dihentikan Sementara
Kualitas Pembelajaran Tetap Harus Dijaga
Selain memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, Lalu Hadrian meminta dinas pendidikan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PJJ.
Menurutnya, perubahan metode pembelajaran tidak boleh mengurangi tanggung jawab guru dalam memberikan materi dan pendampingan kepada siswa.
“Pengawasan harus dilakukan secara ketat. Guru harus tetap disiplin dalam mengajar dan menjalankan tugasnya, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Jangan sampai PJJ membuat kualitas pembelajaran menurun,” pungkasnya. (Pon)
