Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Insiden kecelakaan kereta api tragis di lintasan rel kawasan Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL, taksi, dan KA Argo Bromo memicu reaksi keras dari DPR RI.
Komisi V DPR RI menuntut investigasi menyeluruh dan penanganan korban secara maksimal guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut serta mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban meninggal dunia dan luka-luka.
Baca juga:
Kemenhub Ungkap Kronologi Lengkap Detik-Detik Tabrakan Maut KA Argo Bromo Anggrek vs KRL di Bekasi
Ia menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk mencurahkan perhatian penuh pada proses pemulihan korban, terutama bagi yang masih memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.
Prioritas Medis Tanpa Hambatan Birokrasi
Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi dalam setiap insiden transportasi. Negara harus menjamin seluruh korban mendapatkan tindakan medis secara cepat, layak, dan bersih dari kendala administratif yang berbelit-belit. Kemudahan akses pembiayaan melalui asuransi menjadi poin krusial yang harus segera terealisasi.
“Dalam situasi darurat, tidak boleh ada hambatan, termasuk faktor administrasi. Penanganan medis harus menjadi prioritas utama, termasuk kemudahan pembiayaan melalui asuransi,” tegas Sofwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).
Desakan Investigasi KNKT dan Evaluasi Jalur Padat
Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memikul tanggung jawab besar untuk segera memulai investigasi mendalam.
Evaluasi total mencakup sistem mitigasi kecelakaan, pola pengawasan lapangan, hingga efektivitas sistem monitoring pada jalur padat yang mempertemukan kereta komuter dan kereta jarak jauh.
Baca juga:
10 Jenazah Korban Tabrakan KA di Bekasi Timur Belum Teridentifikasi, Keluarga Diminta Melapor
Kegagalan sistem dalam mendeteksi laju KA Argo Bromo hingga menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti menjadi tanda tanya besar yang wajib terjawab.
Selain itu, laporan masyarakat mengenai dugaan gangguan teknis pada armada taksi yang terjebak di tengah rel juga memerlukan pemeriksaan saksama. Transparansi hasil investigasi menjadi kunci utama untuk memperkuat standar keselamatan transportasi publik ke depannya.
