Dorong Transaksi Cashless, DPRD DKI Minta Dishub Rekrut Jukir yang Mampu Operasikan Perangkat Digital

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 06 Mei 2025
Dorong Transaksi Cashless, DPRD DKI Minta Dishub Rekrut Jukir yang Mampu Operasikan Perangkat Digital

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk merekrut juru parkir (jukir) yang pandai dalam mengoperasikan perangkat digital.

Mengingat seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, sistem pembayaran nontunai atau cashless kini lebih digunakan dan diharapkan juga di seluruh layanan parkir di Jakarta.

"Kita sekarang mendorong Jakarta Kota Global dan harus mengarah ke sistem pembayaran parkir yang digital dan cashless juga," ujar Alia di Jakarta, pada Selasa (6/5).

Politikus Golkar ini juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dari juru parkir tersebut. Ia juga menyoroti permainan harga pembayaran parkir.

"Juga harus merekrut juru parkir yang sesuai standar dan mempunyai skill penggunaan teknologi dan aplikasi, dan juga tidak mengambil fee parkir lebih dari yang sewajarnya," tegasnya.

Baca juga:

Viral Tukang Parkir Manggarai Tawuran kena Bacok, Eks Kapolsek Tebet Anggap Cuma Adu Gengsi.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina menambahkan, digitalisasi pembayaran parkir, baik untuk on street maupun off street, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

"Sudah wajib, sudah harus, dan harga mati digitalisasi serta cashless. Tidak boleh lagi ada kata mahal untuk soal digitalisasi," katanya.

Wa Ode menambahkan, sistem cashless dapat menjadi solusi untuk transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan Jakarta. (Asp)

#Juru Parkir #DPRD DKI Jakarta #Dinas Perhubungan #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dunia
Dari Negara Pengamat Jadi Anggota Negara Penuh ASEAN, Perjalan Panjang 14 Tahun Timor Leste
Sejak melepas diri dari Indonesia dan merdeka sebagai negara berdaulat 20 Mei 2002, Timor Leste telah mengajukan diri untuk menjadi anggota ASEAN.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Dari Negara Pengamat Jadi Anggota Negara Penuh ASEAN, Perjalan Panjang 14 Tahun Timor Leste
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Berita Foto
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
Suasana pembangunan gedung perkantoran di Kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (23/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Oktober 2025
Realisasi Investasi Indonesia Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp491,4 Triliun
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan