Donald Trump Umumkan AS Keluar dari WHO, Dinilai Kesalahan Strategis

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 21 Januari 2025
Donald Trump Umumkan AS Keluar dari WHO, Dinilai Kesalahan Strategis

Donald Trump (foto: whitehouse.gov)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEGERA setelah resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini menjadi langkah signifikan yang menuai kritik dari para ahli kesehatan masyarakat pada hari pertama ia kembali ke Gedung Putih.

Trump, yang selama ini sering mengkritik badan kesehatan PBB tersebut, memulai proses penarikan AS dari WHO pada Juli 2020, di tengah penyebaran pandemi COVID-19. Namun, empat tahun lalu, Presiden Joe Biden yang saat itu baru menjabat, menghentikan penarikan itu sebagai salah satu langkah pertama setelah mengambil alih kepemimpinan Gedung Putih.

Dalam pernyataan eksekutif yang diumumkan pada Selasa (21/1) dini hari WIB, Trump menyebut alasan penarikan tersebut yakni penanganan yang buruk terhadap pandemi COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China, serta krisis kesehatan global lainnya, kegagalan untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan, dan ketidakmampuan untuk menunjukkan independensi dari pengaruh politik yang tidak tepat dari negara-negara anggota WHO.

“Ini keputusan besar,” kata Trump kepada seorang ajudannya saat menandatangani perintah eksekutif tersebut, sambil mengingatkan kembali keputusan penarikan yang diambilnya pada 2020 dan keyakinannya bahwa AS membayar terlalu banyak uang ke organisasi itu ketimbang negara-negara lain. Pada 2020, Trump juga secara konsisten menuduh WHO membantu China dalam menutupi asal-usul COVID-19 dan membiarkan penyebarannya.

Baca juga:

Donald Trump Berencana Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Begini Respons Ketua DPR



Meskipun sebelumnya banyak anggota parlemen dari kedua partai politik mengkritik WHO pada saat Trump pertama kali memutuskan untuk menarik diri, keputusan Presiden Trump untuk menarik diri saat pandemi global yang luar biasa terjadi dibanjiri penilaian negatif.

Pada waktu itu, Ketua DPR Nancy Pelosi menyebut keputusan tersebut sebagai ‘tindakan yang benar-benar tidak masuk akal’. Begitu juga dengan Senator Republik Lamar Alexander yang saat itu menjabat Ketua Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat, yang menyatakan ketidaksepakatan dengan keputusan Trump.

Dr Ashish Jha, yang menjabat Koordinator Respons COVID-19 Gedung Putih pada masa pemerintahan Biden, seperti dilansir CNN, menyebut keputusan Trump untuk menarik diri dari WHO di masa jabatan keduanya sebagai ‘kesalahan strategis’.

"WHO merupakan organisasi yang sangat penting. Penarikan diri AS menciptakan kekosongan politik yang hanya bisa diisi satu negara, yaitu China," kata Jha dalam wawancara dengan CNN pada Selasa (21/1). Ia memprediksi China akan menggantikan peran AS di organisasi tersebut. Nantinya, hal itu bisa memberikan pengaruh politik yang lebih besar bagi China di seluruh dunia.

Lawrence Gostin, profesor hukum kesehatan masyarakat di Universitas Georgetown, dalam sebuah unggahan di X (platform media sosial) mengatakan penarikan Trump dari WHO merupakan keputusan paling penting dari semua tindakan eksekutif Trump. "Ini merupakan keputusan presiden yang sangat merugikan. Penarikan ini menjadi luka besar bagi kesehatan dunia, tapi luka yang lebih dalam lagi bagi AS," tambahnya.

Jha juga memperingatkan bahwa penarikan ini akan melemahkan WHO, karena organisasi tersebut sangat bergantung pada staf dan keahlian dari AS, khususnya dalam memantau influenza global.

Perintah eksekutif Trump juga meminta Menteri Luar Negeri dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran untuk ‘menangguhkan transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah Amerika Serikat’ untuk WHO di masa depan. Namun, proses penarikan penuh dari organisasi ini membutuhkan waktu satu tahun, dan AS masih memiliki kewajiban untuk terus mendanai WHO selama setahun.

“Namun, siapa yang akan menegakkan kewajiban ini? Apakah Donald Trump akan tunduk pada norma global terkait dengan hal ini?" kata Jha.

Dalam unggahan terpisah, Gostin mengatakan tindakan ini ‘penuh dengan kesalahan hukum dan faktual’. "Trump tidak menunggu satu tahun seperti yang diwajibkan Kongres. Dia sedang membongkar keterlibatan dan pendanaan AS sekarang. Itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kesalahan strategis yang serius," tegasnya.(dwi)

Baca juga:

Usai Dilantik Donald Trump Keluarkan Perintah Eksekutif Keluar Dari Perjanjian Iklim Paris 2016

#Amerika Serikat #Donald Trump
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Dunia
Obsesi Donald Trump Caplok Greenland Bakal Jadi Lonceng Kematian NATO
Denmark memperingatkan obsesi Presiden Donald Trump mencaplok Greenland akan menjadi lonceng kematian bagi aliansi militer Atlantik Utara atau NATO.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Obsesi Donald Trump Caplok Greenland Bakal Jadi Lonceng Kematian NATO
Dunia
Trump Kritik Pasukan Khusus Denmark Cupu, Gagal Lindungi Greenland dari Rusia-China
Presiden AS Donald Trump menegaskan Denmark tidak dapat diandalkan untuk melindungi Greenland dari potensi ancaman Rusia maupun China.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Trump Kritik Pasukan Khusus Denmark Cupu, Gagal Lindungi Greenland dari Rusia-China
Indonesia
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) Cecep Saripudin menyebut pihaknya menentang aksi Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Indonesia
Trump Kembali Ancam Iran, Siap Ambil Tindakan Keras
Iran menekankan bahwa intervensi Amerika Serikat itu secara khusus melanggar prinsip kedaulatan nasional, nonintervensi dalam urusan internal negara, dan larangan ancaman atau penggunaan kekerasan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Trump Kembali Ancam Iran, Siap Ambil Tindakan Keras
Indonesia
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Trump meminta Indonesia memberikan akses pada sumber daya alam, mineral serta meminta Indonesia membeli minyak dari Amerika.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Dunia
Ancaman Terbaru Trump, AS Kenakan Tarif 25% ke Negara Rekan Dagang Aktif Iran
Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan baru berupa tarif sebesar 25 persen terhadap semua negara yang masih menjalin perdagangan dengan Iran.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Ancaman Terbaru Trump, AS Kenakan Tarif 25% ke Negara Rekan Dagang Aktif Iran
Dunia
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Tangkapan layar di Truth Social yang dibuat seperti biografi Wikipedia, mengklaim Trump sebagai presiden sementara Venezuela mulai Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Dunia
Iran Membara, Trump Masih 'Keep Calm' Belum Kirim Pasukan ke Teheran
Kekacauan di Iran sendiri dipicu oleh ambruknya nilai tukar Rial yang menyebabkan inflasi hebat
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Iran Membara, Trump Masih 'Keep Calm' Belum Kirim Pasukan ke Teheran
Dunia
AS Siapkan Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
AS Siapkan  Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Bagikan