Dollar Terus Menguat, KKP Kurangi Pakan Impor

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 31 Agustus 2015
Dollar Terus Menguat, KKP Kurangi Pakan Impor

Nelayan menyebar jaring (Foto Antara/Irwansyah Putra)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih, Bisnis-Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dengan posisi Rp14.000 per dollar AS. Lantaran hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengurangi impor pakan untuk ikan.  

"Seiring dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah yang terus menguat, kita akan membudidayakan pakan ikan mandiri untuk memutus ketergantungan dari impor," jar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

Pakan ikan impor tersebut digunakan untuk ikan lokal jenis lele, nila, kembung, dll untuk konsumsi di dalam negeri. Meski untuk konsumsi domestik, pakan ikan yang digunakan untuk ikan lele, nila, dan kembung 70 persennya masih impor. 

Sjarief menyebutkan pengembangan pakan ikan mandiri akan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan bahan baku lokal, seperti enceng gondok. Pengembangan pakan ikan mandiri akan disebar di 25 titik dan sudah dapat dioperasikan tahun ini.

"Tahun ini kita sudah mulai di 25 titik sentra-sentra perikanan seperti Jambi, Pati, Kampak, Bogor, Gunung Kidul, Krawang, Pekalongan, dan lain sebagainya," katanya. (rfd)

Baca Juga:

KKP Kembangkan Sentra Bisnis Perikanan

KKP Bantah Terjadi Penjualan Pulau kepada Investor Asing

Buktikan Kebijakannya Benar, Menteri Susi Pamer Foto Tangkapan Nelayan

#Rupiah Melemah #Sjarief Widjaja #KKP
Bagikan
Luhung Sapto
Ditulis Oleh

Luhung Sapto
Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Indonesia
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Lokasi penangkapan kapal asing antara lain yakni dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, satu kapal China di Perairan Selatan Bali, dua kapal Filipina di Perairan Papua, serta satu kapal Filipina dan 21 rumpon di Bitung, Sulawesi Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Bagikan