Dishub DKI Diminta Batalkan Pembangunan Park and Ride di Glodok

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 November 2022
Dishub DKI Diminta Batalkan Pembangunan Park and Ride di Glodok

Park and Ride MRT Lebak Bulus. Foto: Twitter/@mrtjakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membangun fasilitas park and ride di kawasan Glodok, Jakarta Barat, mendapatkan penolakan dari pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan.

Menurut Azas Tigor, pembangunan park and ride yang menghabiskan dana Rp 55,6 miliar itu tak mampu membantu menyelesaikan persoalan macet di ibu kota. Oleh sebab itu, ia meminta rencana pembuatan parkir di Glodok dibatalkan.

Baca Juga

Pemprov DKI Bakal Gencarkan Vaksinasi Polio

"Sebaiknya proyek fantastis tempat parkir di Glodok ini dibatalkan karena menghamburkan uang warga dari APBD Jakarta karena bertentangan dan tidak dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah macet kota Jakarta," kata Azas Tigor, Senin (21/11).

Tigor menegaskan, jika Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono membatalkan proyek lahan parkir ini berarti konsisten dengan gagasannya memecahkan kemacetan Jakarta dengan membangun sistem integrasi layanan angkutan umum massal dan mengurangi lahan parkir di tengah kota Jakarta.

Menurut dia, dengan anggaran Rp 55,6 miliar alangkah baiknya dialokasikan untuk mengembangkan atau membangunan transportasi umum yang ada di Jakarta. Bukan membuat park and ride di Glodok yang dirasa menghambur-hamburkan uang rakyat Jakarta.

"Coba pikirkan dengan bijak, bangun tempat parkir dengan anggaran sebesar Rp 55,6 miliar. Lebih anggaran itu digunakan untuk membangun fasilitas transportasi massal seperti LRT atau membangun rusun untuk warga miskin yang belum memiliki rumah layak," terangnya.

Baca Juga

Pj DKI 1 Minta SDA Keruk Saluran Tiap Hari Hadapi Cuaca Ekstrem

Diketahui sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana membangun tempat parkir atau Park and Ride di Glodok, Jakarta Barat tahun 2023.

Rencana ini sudah mendapat persetujuan dari Komisi Bidang Perekonomian DPRD Jakarta dengan anggaran senilai Rp 55,6 miliar yang dimasukan dalam Rancangan APBD Jakarta tahun 2023.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo menjelaskan, bahwa park and ride itu akan dibangun lokasi eks lahan parkir Glodok seluas 4 ribu meter persegi.

Syafrin menyebut lokasi lahan ini menjadi lokasi ideal sebagai tempat parkir kedatangan orang dari wilayah utara dan barat. Menurutnya, nantinya wilayah kota menjadi titik keberangkatan atau kedatangan warga dari kawasan utara dan barat.

"Parkir Glodok menjadi ideal apalagi nanti setelah terbangun untuk stasiun MRT," paparnya. (Asp).

Baca Juga

Pemprov DKI Bertahap Ganti Mobil Dinas ke Kendaraan Listrik

#Dishub DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
3 Stasiun LRT Jakarta Belum Layani Penumpang, Dishub: Secepatnya Digunakan
Tiga stasiun LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai belum melayani penumpang. Dishub DKI menyebut operasional akan dilakukan secepatnya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
3 Stasiun LRT Jakarta Belum Layani Penumpang, Dishub: Secepatnya Digunakan
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Indonesia vs Singapura di GBK, Cek Rute Alternatif dan Lokasi Parkir yang Disiapkan
Dishub DKI menyiagakan 80 petugas dan 10 kantong parkir saat Indonesia vs Singapura di GBK. Simak rute alternatif dan kapasitas parkirnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Indonesia vs Singapura di GBK, Cek Rute Alternatif dan Lokasi Parkir yang Disiapkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan