Diseret-seret Soal Capres, Jokowi Sebut Dijadikan Tameng

MerahPutih.com - Jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Mayoritas partai pendukung pemerintah, Partai Gerindra, PKB, Golkar dan PAN sudah bergabung membentuk koalisi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.

Baca Juga:

Jokowi Heran di Setiap Provinsi hingga Tikungan Desa Ada Foto Dirinya Bareng Capres

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, sempat menyinggung tentang suasana hangat di Indonesia yang mulai memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.

Jokowi mengaku sering ditanyai soal bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Namun, Jokowi menegaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangannya, melainkan keputusan partai politik dan koalisi partai.

"Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujar Jokowi.

Ia mengingatkan, menjadi presiden bukan posisi yang nyaman karena ada tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

Presiden Joko Widodo menyebut seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan publik atau public trust, sebagai salah satu faktor penentu agar kebijakannya bisa berjalan dan keputusannya bisa diikuti.

"Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa," kata

Selain kepercayaan publik, Jokowi menambahkan bahwa seorang pemimpin juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.

"Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Selalu Diseret-seret dalam Pilpres, Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah, tapi Presiden Indonesia