Disebut Jadi Bacagub DKI 2024, Risma Bicara soal Ambisi Kekuasaan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 18 Januari 2022
Disebut Jadi Bacagub DKI 2024, Risma Bicara soal Ambisi Kekuasaan

Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau dampak gempa bermagnitudo 6,6 di Desa Taman Jaya, Kecamayan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (17/1). ANTARA/HO-Kemensos

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengindikasikan mengusung Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Terkait kabar itu, Risma angkat suara. Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku tak pernah meminta dicalonkan untuk jadi gubernur karena dirinya takut.

Baca Juga

PDIP Sodorkan Risma Jadi Bacagub DKI 2024

"Demi Allah, saya tidak pernah meminta jabatan, karena itu berat pertanggungjawabannya. Kenapa ada sumpah (jabatan), karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia. Itu berat," kata Risma dengan nada terheran-heram kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (18/1).

Bahkan, kata Risma, dirinya tak pernah meminta untuk dicalonkan sebagai wali kota Surabaya dulu. Karena itu, dia tak menyangka sama sekali akhirnya bisa menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Pahlawan sejak 2010 hingga 2020.

"Saya jadi wali kota pun tidak menyangka-nyangka. Maksudnya, saya tidak berani ngomong, 'Bu saya pingin', ndak ada sama sekali dipikiran saya," ujar Risma santai.

Bahkan, sambil sedikit berkelit, Risma mengaku tak mau menjadi Wali kota Surabaya yang ia jabat sebelumnya.

"Kalau kepingin itu ndak ada. Saya jadi wali kota saja ndak berani. Berdoa untuk jadi (wali kota) aja ndak berani," imbuhnya.

Risma pun mengaku tak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa jabatan atau kekuasaan itu harus direbut. Dia takut akan ada berbagai masalah yang datang jika mendapatkan jabatan dengan cara merebut. Baginya, jabatan itu amanah yang dititipkan, bukan diminta.

"Jadi karena itu, saya tidak berani meminta dan berdoa untuk jabatan," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan ini.

Baca Juga

Dikritik Minta Disabilitas Rungu Bicara, Risma: Agar Bisa Strive Beyond The Limit

Risma menegaskan, sikapnya yang tak pernah meminta-minta jabatan adalah sebuah prinsip yang tak bisa lagi diubah.

"Bahkan guru ngaji saya, kyai saya, nggak bisa ubah itu," katanya.

Risma kini akan fokus saja menjalankan amanah sebagai Menteri Sosial. Dia mengaku akan melakoni tugas sebagai menteri ini sekuat tenaga hingga batas kemampuan.

"Jadi saya jalani apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya jalani sekuat saya, nanti kalau memang kuat seperti ini ya memang itulah kemampuan saya," katanya.

Risma menyebut tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta sehingga tak yakin bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat Ibu Kota.

"Karena saya tidak tahu masalahnya apa di Jakarta, makanya saya tidak berani meminta, atau berdoa untuk jabatan itu," kata Risma.

Sebelumnya nama Tri Rismaharini disebut diusung oleh PDIP menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Kabar itu berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Risma, nama lainnya yang juga diusung adalah Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. (Knu)

Baca Juga

Penyaluran Bansos di Surabaya Tersendat, Risma Turun Tangan Langsung

#Pilkada Dki #Pilkada 2024 #Tri Rismaharini #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan