Diplomasi Gambut Menteri KLH Bawa Indonesia ke Puncak Dunia

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 23 April 2018
Diplomasi Gambut Menteri KLH Bawa Indonesia ke Puncak Dunia

Sistem Pengelolaan Gambut di Indonesia. Foto: agrofarm.co.id

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Percaya atau tidak, gambut ternyata bisa membawa nama Indonesia menjulang tinggi di mata negara-negara dunia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya membawa diplomasi gambut saat menghadiri pertemuan tingkat menteri internasional di "Global Peatland Initiative" di Brazaville, ibu kota Republik Kongo.

Siti Nurbaya dalam pertemuan itu bukan hanya hadir sebagai peserta biasa, tetapi juga menjadi pembicara kunci dalam dialog tingkat menteri di pertemuan internasional itu. Menteri Siti dan tim delegasi mendapat pengakuan dunia karena Indonesia dianggap paling sukses dalam pengelolaan gambut dan menjadi contoh bagi berbagai negara lainnya.

Menteri Siti
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya. Foto: Antara

Menteri LHK dengan bangga menyatakan Indonesia sebagai pendiri gerakan Asia-Afrika siap untuk berbagi pengalaman dan membantu negara-negara lain untuk memajukan manajemen gambut melalui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Indonesia juga siap menggulirkan rencananya untuk mendirikan Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia. "Dunia akan mengakui gambut Indonesia sebagai arsip dunia," imbuh dia, dilansir Antara, Senin (23/4).

Banyak negara telah mencoba mengelola dan mengolah gambut, tapi gagal. Pengelolaan gambut memang sulit karena memiliki karekteristik khusus. Gambut yang berbeda dengan daratan, juga berbeda dengan rawa-rawa yang berlumpur. Meski dikatakan rawa, tetapi area gambut kalau musim kemarau mudah terbakar, sehingga tidak mudah menanam atau membudidayakan tanaman di lahan itu.

gambut riau
Lahan Gambut Indonesia. Foto : Mongabay.com

Sebagai negara yang memiliki 15 juta hektare gambut, Indonesia tentunya mempunyai keistimewaan atas adanya beragam ekosistem gambut. Mulai dari gambut pesisir yang banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Harus Dibayar Mahal

Gambut memiliki peran penting sebagai cadangan karbon organik terbesar di dunia. Wajar pengakuan dunia ini merupakan prestasi diplomasi Indonesia dalam manajemen gambut ke tingkat global. Dengan diplomatis, Nurbaya menjelaskan Indonesia belajar sangat mahal atas kejadian kebakaran gambut hebat pada tahun 2015.

Namun, lanjut dia, Pemerintah merespons melalui kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan sangat ketat dan menyeluruh guna meminimalkan terulangnya kejadian ini. Hasilnya sangat fantastis, dalam kurun waktu dua tahun, 2015-2017, Indonesia berhasil menurunkan titik api sebanyak 93.6 persen.

Hasil ini membuktikan kesungguhan Presiden Joko Widodo menjadikan pencegahan kebakaran hutan dan gambut sebagai prioritas nasional. Presiden berhasil menjadikan kebijakan-kebijakan yang diambilnya menjadi aksi yang efektif di lapangan. "Kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, terutama keterlibatan sektor swasta menjadi hal kunci," tegas Menteri LHK.

Kunci Sukses Indonesia

Berbagi sukses, Tim Delegasi Indonesia membocorkan trik kesuksesan manajemen gambut sebagai inspirasi sekaligus rujukan bagi negara-negara lain yang sedang bergiat untuk hal yang sama. Indonesia berhasil memperbaharui dan mendorong moratorium dan penegakan hukum secara efektif.

Sekitar 500 kasus kebakaran hutan dan gambut dibawa ke pengadilan. Salah satunya yang fenomenal adalah putusan terhadap satu pemegang konsensi lahan yang terbukti bersalah untuk membayar ganti rugi sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia.

gambut
Sistem Pengelolaan Gambut di Indonesia. Foto: agrofarm.co.id

Indonesia Rujukan Dunia

Direktur Eksekutif Program Lingkungan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Erik Solheim memuji langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam pemulihan ekosistem gambut. Upaya Indonesia dinilai itu telah berhasil serta patut menjadi contoh bagi negara lain.

Menurut Erik, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara yang memiliki gambut terluas di dunia dengan luas lebih dari 15 juta hektare. "Rusaknya gambut di seluruh dunia akan menjadi pukulan besar bagi generasi mendatang," tegas Solheim.

Dalam ajang itu, Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo langsung menegaskan keinginan mereka segera belajar pengelolalaan gambut dari Indonesia. Indonesia akan memimpin Kerja Sama Selatan-Selatan dalam penanganan Congo Basin untuk dunia. Congo Basin atau Lembah Kongo meliputi tiga negara yang memiliki lahan gambut terluas kedua di dunia, yakni Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo dan Gabon. (*)

#Gambut #Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurba #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
DPR selalu terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memiliki mekanisme sendiri untuk melakukannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Presiden Subianto telah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk dan berdialog dengan korban unjuk rasa dan pihak kepolisian juga telah menindak personel Brimob yang melindas pengendara ojek daring.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Indonesia
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
PBB menyoroti kekerasan demo di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi transparan dan menyeluruh.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh
Dunia
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel mengusulkan supaya diadakan sidang khusus Majelis Umum PBB di Jenewa, Swiss.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Indonesia
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Bahwa bangsa kita hadir di tengah dunia bukan sekedar penonton
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
Indonesia
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Ini akan menjadikan Prabowo sebagai presiden pertama Indonesia yang hadir secara langsung dalam acara tersebut setelah satu dekade
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Presiden Prabowo dapat memberi masukan kepada negara-negara anggota PBB mengenai tatanan dunia ke depan, dan penekanan terhadap multilateralisme.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB
Indonesia
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Prabowo dijadwalkan berpidato pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen
Indonesia
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Kemandirian fiskal memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
Bagikan