Din Syamsuddin Serukan Semua Pihak untuk Hentikan Polemik Said Aqil
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)
MerahPutih.Com - Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj yang meminta kader NU mengisi semua posisi strategis baik jabatan publik maupun agama menuai protes keras dari sejumlah pihak.
Suara-suara penolakan itu umumnya menolak dan mengecam bahwa pernyatan Said Aqil berpotensi memecah belah umat. Polemik pun menyeruak di ruang publik baik di media sosial maupun media massa.
Terkait polemik pernyataan Said Aqil tersebut yang secara kebetulan bertepatan dengan tahun politik, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin menyerukan semua pihak untuk tahan diri dan tidak meneruskannya.
"Perkara KH Said Aqil Siradj ini saya kira dicukupkan saja demikian," kata Din kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/1).
Din mengaku sejatinya tidak tertarik mengomentari persoalan Said yang mendorong kader Nahdlatul Ulama mengisi banyak posisi strategis, baik itu jabatan publik dan umat. Alasannya, jika persoalan tersebut diperpanjang maka tidak akan ada habisnya dibahas. Menurut dia, energi umat akan terkuras habis jika memperpanjang polemik tersebut terlebih banyak persoalan lain menyangkut bangsa dan keumatan yang menjadi prioritas diatasi terlebih dahulu.
Kendati demikian, dia mengingatkan setiap pihak, terutama ulama dan figur publik, untuk bisa menahan diri terhadap pernyataan-pernyataannya di tahun politik karena rentan terjadi gesekan.
"Jangan ada aksi reaksi karena akan ada perpecahan di bawah, karena saat ini sensitif... Itu saya kira cukup lah. Masih banyak masalah strategis lainnya," katanya.
Selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din mengatakan Wantim MUI meminta kepada para ulama, zuama dan elit ormas keagamaan untuk menahan diri melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung pihak lain.
Sebelumnya, Said Aqil dalam forum terbuka meminta kader NU untuk mengisi berbagai posisi strategis demi kebaikan umat dan bangsa, beberapa di antaranya jabatan publik, imam dan khatib masjid.
Atas hal itu, Din Syamsudddin sebagaimana dilansir Antara mengatakan di Indonesia terdapat banyak masjid non-NU sehingga hal itu tidak tepat.
"Di luar itu kalau menunjuk jadi imam, khatib, 'kan banyak di luar NU dan Muhammadiyah, masih banyak lagi satu jutaan masjid itu. Tentu tidak akan bisa satu ormas untuk membatasinya. Saya kira itu sudah 'clear', sudah jelas," kata dia.
Din mengajak agar dalam berbagai persoalan keumatan sebaiknya figur publik mengedepankan prinsip Islam yang moderat, bertoleransi terhadap golongan lain.
"Marilah kita tampilkan Islam jalan tengah, Islam yang 'rahmatan lil alamin', karena itu juga bagian dari Islam Nusantara. Islam yang menegakkan toleransi pada yang lain. Saya memahami toleransi itu termasuk menghargai adanya ormas-ormas Islam yang lain," pungkas Din Syamsuddin.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hasil Survei Terbaru Puskaptis, Elektabilitas Pasangan Prabowo-Sandi 41,80 Persen
Bagikan
Berita Terkait
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Eks Ketum Muhammadiyah Minta Presiden Prabowo Kendalikan Situasi, Imbau Ulama Tenangkan Warga
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD