Open House Dilarang, Halalbihalal di Metaverse Jadi Solusi Kemendagri

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 06 Mei 2022
Open House Dilarang, Halalbihalal di Metaverse Jadi Solusi Kemendagri

Halalbilhalal Metaverse. (Foto: Humas Kemendagri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar halalbihalal di metaverse melalui platform spatial.io, Rabu (4/5).

Kegiatan ini diharapkan mampu menstimulus penggunaan metaverse dalam kegiatan pemerintahan, baik di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah (pemda).

Baca Juga:

Simak Serunya Video Call Halalbihalal Keluarga Jokowi dengan Wapres Ma'ruf

Dalam arahannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Akmal Malik menuturkan, melalui pemanfaatan teknologi metaverse, pelaksanaan halalbihalal dapat lebih efisien baik dari segi waktu maupun tempat.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat dan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Ditjen Otda yang turut bergabung dalam kegiatan tersebut, meski tengah menjalani cuti Lebaran dan mudik ke berbagai daerah.

“Momen Lebaran kali ini, Ditjen Otda tetap mengedepankan efisiensi dan pengendalian kontak langsung antar pegawai serta menjalankan prokes (protokol kesehatan) ketat dalam berinteraksi,” ujar Akmal dalam keterangannya, Jumat (6/5).

Penggunaan teknologi ini sebagai salah satu bentuk respons terhadap Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/123/M.KT.02/2022 yang melarang pejabat menggelar open house Lebaran.

Aturan tersebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi ancaman penularan COVID-19, meski saat ini kasus di Indonesia cenderung melandai. Karena itu, penggunaan metaverse menjadi solusi pelaksanaan halalbihalal di tengah larangan tersebut.

Baca Juga:

Mendagri Keluarkan Aturan Pencegahan COVID-19 saat Halalbihalal

“Ditjen Otonomi Daerah terus melakukan inovasi dan mengambil kebijakan yang sejalan dengan revolusi industri 4.0, mendorong efisiensi, memberikan berbagai layanan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, dan khususnya dalam Idulfitri 1443 Hijriah keluarga besar Ditjen Otda dapat menjalin silaturahmi dengan nuansa baru, yakni bersilaturahmi melalui metaverse dengan avatarnya masing-masing,” ungkap Akmal.

Selain bersilaturahmi, Ditjen Otda Kemendagri juga mengundang penceramah kondang Ustaz Das'ad Latif untuk memberikan tausiah. Ustaz Das'ad mengaku, kegiatan tersebut merupakan pengalaman perdana bertausiah dengan menggunakan avatar dirinya, yang dinilainya sangat menarik.

“Pertama kalinya saya bertausiah di hadapan jemaah melalui metaverse, terlihat avatar diri saya dan para jemaah dalam ruangan metaverse yang disediakan,” tutur Ustaz Da’sad.

Dalam ceramahnya, Ustaz Das'ad Latief mengingatkan pentingnya menjalin sekaligus menjaga silaturahmi dalam berbangsa dan bernegara. Dirinya juga mengajak para jajaran Ditjen Otda dapat mensucikan hati dan jiwa dengan saling bermaaf-maafan di momen Lebaran.

"Di tengah kemajuan teknologi informasi silaturahmi dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

1.544 Warga DKI Masih Positif COVID-19, Waspadai Halal Bihalal saat Lebaran

#Halal Bihalal #Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Dirjen Bahtiar menegaskan bendera Merah Putih merupakan pemersatu rakyat Indonesia sesungguhnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
KPK sudah merekomendasikan agar dana parpol dinaikkan agar tidak terjadi masalah moral hazard
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
Bagikan