Dikritik karena ke Amerika saat Situasi Genting, Ini Jawaban Bupati Mimika

MerahPutih.com - Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengklaim kunjungan ke Amerika Serikat bersama dua pimpinan SKPD dan empat anggota DPRD Mimika pada 11-12 November 2017 telah direstui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

"Kami mengikuti kegiatan ini sudah mendapatkan izin rekomendasi dari Bapak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Dirjen Otda Kemendagri Rl," kata Eltinus melalui siaran persnya di Timika, Rabu (15/11), seperti dilansir Antara.

Diketahui, perjalanan Bupati Mimika dan rombongannya ke Amerika mendapat sorotan dari anggota DPRD lain.

Anggota DPRD Mimika Yohanes Wantik misalnya, ia menilai tidak elok jika dalam situasi kabupaten yang sedang bergejolak akibat terganggunya kantibmas di wilayah distrik Tembagapura dan Kwamki Narama, kepala daerah tidak ada di tempat bersama dengan anggota DPRD lain.

Bupati Eltinus mengatakan, perjalanan ke Amerika tersebut dalam rangka mengikuti program Regional Economic Development Strategy (REDS ke-III) yang merupakan program kerja sama antara University of California lrvine dengan INADATA Consulting yang telah di ikuti oleh beberapa unsur pemerintah kabupaten/kota dan DPRD dari berbagai daerah di lndonesia.

Program REDS III ini merupakan kelanjutan dari Program REDS l dan ll yg telah dilaksanakan sebelumnya yang juga diikuti oleh sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Mimika bersama Bupati Mimika.

Menurut Eltinus, dalam membangun daerah diperlukan one vision, one team and one voice, sehingga sinergi lintas sektor dan instansi mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan semangat eme neme yauware (teman bersaudara dengan penuh semangat) yang menjadi pekik Kabupaten Mimika.

Para pengkritik Eltinus menyatakan kehadirannya diperlukan untuk mengurus berbagai hal terkait pemulihan situasi keamanan dalam hal ini koordinasi aparat keamanan dan pemerintah setempat.

Seperti diketahui, situasi keamanan di Tembagapura tengah memanas. Terakhir terjadi penembakan yang menewaskan anggota Brimob, Brigadir Firman, di kawasan tambang Freeport. Selain itu, penyanderaan 1.300 warga di Kampung Kimberly dan Banti, Distrik Tembagapura, masih belum terselesaikan. (*)