Diisi Orang Partai, Pengamat: Apa Gunanya DPD

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 18 Mei 2017
Diisi Orang Partai, Pengamat: Apa Gunanya DPD

Diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pengukuhan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh MA menimbulkan polemik dalam sistem tata negara. Selain sangat rancu, pelantikan diklaim tidak sah alias ilegal. Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD dinilai sebagai orang partai yang menyusup ke DPD.

Pengamat politik Jerry Sumampouw mengatakan, persoalan semakin rumit dan repot karena sudah tidak ada bedanya antara DPR dan DPD.

"Kamar DPD dan DPR sudah tidak jelas, karena sudah dikuasai politisi. Sistemnya, kalau DPD perorangan, sementara DPR dari partai. Kalau sudah dikuasai dua lembaga ini, buat apa ada DPD?" katanya kepada awak media saat gelar diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5).

Ia menilai, praktek-praktek seperti ini sama saja mengarahkan DPD di persimpangan jalan. Praktek yang tidak dikehendaki, orang partai semakin banyak di DPD.

"Seolah-olah DPD akan kuat kalau ada partai yang berkehendak menguatkan, ini logika ngawur, kacau balau. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Senada, pengamat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salam menilai, kisruh DPD semakin memperjelas pembajakan lembaga DPD oleh politisi.

Alih-alih memperbaiki kewenangan, masuknya politisi ke DPD makin memperkeruh kewenangan dan disparitas antara DPR dan DPD.

"DPD seharus bukan dari parpol. Kalau kamar sebelah (DPR) iya. Kalau sudah dibajak parpol apa bedanya dengan DPR, untuk apa lagi dipertahankan," pungkasnya. (Fdi)

Dari kanan, Rai Rangkuti, GKR Hemas, Sebastian Salam, dua laga tidak dikenal. (Fdi)

Baca juga berita lain terkait DPD dalam artikel: Penghancuran Sistematis DPD Tak Bisa Dibiarkan

#DPD RI #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Bagikan