Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten, Jawa Tengah melaporkan kasus pencatutan nama organisasi dalam aksi teror pada panitia diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) ke Polres Klaten, Sabtu (30/5). Pencatutan nama organisasi PDM Klaten dianggap sebagai upaya mengadu domba.
Kuasa hukum PDM Muhammadiyah Klaten, Wiyono, mengungkapkan dalam kasus ini PDM Klaten merasa dirugikan baik materiil dan imateril. PDM Klaten Klaten tidak pernah terlibat apapun dalam kasus aksi teror pada diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yogyakarta.
Baca Juga:
Polisi Belum Terima Laporan Ancaman Terhadap Panitia dan Pembicara Diskusi UGM
"Kami sebagai ormas yang berdasarkan asas Islam yang otomatis akan mempengaruhi kepercayaan percaya masyarakat," ujar Wiyono, Minggu (31/5).
Ia membeberkan pelaporan pencemaran nama baik Muhammadiyah Klaten bermula adanya orang mengakun anggota PDM Klaten melakukan pengancaman pada panitia diskusi yang digelar mahasiswa UGM, Yogyakarta. PDM Klaten tidak menerimanya dan melaoporlannya ke Polres Klaten.
"Kami berharap Polres Klaten mengusut tuntas kasus itu. Termasuk terkait motif dibalik oknum pelaku pencatutan organisasi Muhammadiyah Klaten," kata dia.
Ia menambahkan pencatutan ini mengusik nama baik Muhammadiyah Klaten. Bahkan dari PP Muhammadiyah juga geram dengan kasus ini. Dengan ditangkapnya pelaku nama baik Muhammadiyah nanti tetap terjaga baik di masyarakat.
Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Andriansyah R Hasibuan, membenarkan adanya laporan dari PDM Klaten lewat kuasa hukum terkait pencemaran kasus nama baik dalam diskusi di UGM Yogyakarta. Setelah ini akan memintai keterangan sejumlah pihak.
"Kita akan cek dulu nomer ponsel yang diadukan pihak pelapor apakah benar dari daerah Klaten atau bukan," katanya.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Constitutional Law Society (CLS) FH UGM mengadakan diakusi di kampus FH UGM. Karena mendapatkan berbagai tekanan tersebut, maka diskusi yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB batal terselenggara.
Baca Juga:
Para Mahasiswa di Kabupaten Sleman Wajib Jalani Rapid Test Sebelum Masuk Kuliah
Diskusi dengan tema "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Pembatalan itu karena dari pembicara hingga moderator mendapat ancaman dari orang tak dikenal.(*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.
Baca Juga:
Soal 'New Normal', Muhammadiyah: Jangan Sampai Mall Dibuka Tapi Masjid Ditutup!
