Dibiayai APBD, Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi

MerahPutih.com - Kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di DKI Jakarta dinilai layak dievaluasi. Pasalnya, TGUPP merupakan salah satu unit atau kegiatan Pemprov DKI yang dibiayai oleh APBD DKI, namun belum maksimal kinerjanya.

"Ketika mendapatkan ada performa kinerja kurang, maka unit maupun satuan kerja perangkat daerah pantas mendapatkan evaluasi termasuk TGUPP,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/5).

Baca Juga:

Wagub DKI Ogah Tanggapi Ocehan Ketua DPRD soal TGUPP

Prasetio mengatakan, TGUPP saat ini memang jauh berbeda dengan awal dibentuknya di era Joko Widodo dan Basuki Tjahjaya Purnama menjadi pemimpin DKI Jakarta. Saat itu, TGUPP diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya berstatus eselon II dan menerima gaji dari tunjangan kerja daerah (TKD) setiap bulan.

"TGUPP ketika itu dikaryakan karena dianggap tetap kredibel untuk membantu program kerja yang tertuang dalam RPJMD," ungkap dia.

Pada era Anies Baswedan memimpin Jakarta, lanjut Prasetio, TGUPP diisi oleh orang yang dianggap Anies sebagai kalangan profesional, non-ASN.Sementara anggaran untuk gaji TGUPP, kata dia, dimasukan ke dalam satu kegiatan baru di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Ia menegaskan, dengan gaji yang dibebankan pada APBD, maka sudah seharusnya ada pencapaian kinerja yang terukur.

"Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus jernih melihat manfaat dan mudarat keberadaan TGUPP tersebut. Yang ada justru jadi mudharat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka,” ujar Prasetio.

Tidak efisienya keberadaan TGUPP, lanjut Prasetio, tercermin dari kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, sebelum pandemi COVID-19.

"Mana target rusunawa DP Rp 0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan program enggak jalan,” ucap Prasetio.

Selain itu, Prasetio menuduh ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI. Akibatnya 239 ASN DKI enggan ikut lelang jabatan di 16 posisi eselon II. Namun demikian, Prasetio enggan gegabah dalam hal tersebut tanpa adanya bukti.

Karena itu, dia menyebutkan DPRD DKI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki ratusan ASN yang enggan ikut lelang jabatan, termasuk yang terkait dengan dugaan-dugaan penyebabnya.

Setidaknya ada 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Itu terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5). (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies