Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ini merupakan kunker pertama Ma'ruf di tengah pandemi COVID-19.

Kunjungan ini beragendakan peninjauan beberapa titik untuk melihat kesiapan new normal di kota tersebut.

"Ini kunjungan kerja perdana sejak pandemi COVID-19 ini, Wapres akan meninjau tiga titik," tulis siaran pers Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (8/7).

Baca Juga

Pandemi COVID, Lembaga Pendidikan Swasta Kibarkan Bendera Putih

Wapres Ma'ruf turut menggandeng Menteri Agama Fachrul Razi. Ia akan mendengarkan paparan dari Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi di Balaikota setempat.

"Paparan berisi mengenai penanganan pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi dan Program Pulihkan Sukabumi," tulisnya.

Salah satu lokasi kunjungan pertama Wapres adalah SMAN 4 Kota Sukabumi. Wapres ingin memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan kepada para siswanya.

"Karenanya Wapres dalam kunjungan ini didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim," jelas siaran pers tersebut.

Pemilihan SMAN 4 sebagai tujuan kunjunan kerja, disebabkan sekolah tersebut akan menjadi role model pelaksanaan KBM tatap muka langsung di masa adaptasi tatanan normal baru (new normal).

"Hal itu dinyatakan setelah Kota Sukabumi dinyatakan sebagai zona hijau," jelas siaran pers terkait.

Sebelumnya, Maruf mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp22 triliun untuk pengembangan teknologi digital dalam layanan pemerintahan, mulai dari reformasi birokrasi, penyampaian program sosial hingga pendidikan.

"Pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu (teknologi.) nanti sampai pelosok, dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," kata Ma’ruf Amin.

Pengembangan teknologi digital, lanjut Ma’ruf, menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama pendidikan.

"Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti perkembangan zaman," katanya.

Selain itu, dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, maka dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

"Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan, salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," katanya.

Ketua MUI non aktif ini mengatakan sistem pendidikan berbasis digital juga dapat meminimalkan kesenjangan dan menciptakan pemerataan hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Baca Juga

PT KAI Minta Anies Hapus SIKM

Sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat.

"Ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," ujarnya. (Knu)