Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus ketentuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai syarat memasuki wilayah ibu kota. Hal ini seiring permintaan Menteri Perhubungan untuk membuka layanan KA Parahyangan.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengharapkan adanya keleluasaan bagi calon penumpang, terutama KA Argo Parahyangan untuk dibebaskan dari syarat SIKM.
"Kalau itu kami operasikan dengan SIKM bagaimana keadaannya? Akan sulit bagi kami. Di stasiun akan banyak turun tapi bagaimana kalau SIKM tidak diindahkan,” , Selasa, 8 Juli 2020.
Baca Juga:
Akhir Juli Seluruh Bioskop Serentak Dibuka
KAI mulai menjalankan KA jarak jauh dari dan menuju Jakarta pada 10 Juli mendatang, termasuk KA Argo Parahyangan Gambir-Bandung selain Bima (Gambir-Malang pp), dan Sembrani (Gambir-Surabaya Pasar Turi pp).
Ia menegaskan, karena lokasi stasiun yang berada di Jakarta mengharuskan penumpang yang menuju stasiun tersebut memiliki SIKM. Pihaknyapun telah melaksanakan aturan itu karena terkait dengan protokol penanganan COVID juga.
Aturan SIKM, lanjut ia, mengharuskan pihak KAI menyeleksi penumpang dan apabila tidak memiliki SIKM maka terpaksa penumpang ditolak berangkat atau diharuskan isolasi mandiri 14 hari.
“Kalau kami di stasiun keberangkatan, misal mau ke Jakarta tetap lolos enggak punya SIKM maka di Jakarta, di Gambir, akan terkena,” katanya.
Baca Juga:
Survei LSI: Ekonomi Masyarakat Memburuk di Hampir Semua Segmen
