Di Sumut Harga Elpiji Nonsubsidi 12 Kilogram Rp 215.000

MerahPutih.com - Tren harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price (ICP) dan Contract Price Aramco (CPA) pada Juli masih tinggi.

Tercatat, harga minyak ICP per Juni menyentuh angka USD 117,62 per barel atau lebih tinggi sekitar 37 persen dari harga ICP pada Januari 2022.

Baca Juga:

Pertamina Ungkap Alasan Kembali Naikkan Harga BBM dan Elpiji Nonsubsidi

Sedangkan CPA mencapai USD 725 dolar AS per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang 2021.

Manajemen PT Pertamina Patra Niaga mulai Minggu, 10 Juli, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM nonsubsidi.

Misalnya, untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), harga Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp 16.550 dari sebelumnya Rp 14.800 per liter. Kemudian Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 16.850 dari Rp 14.000 per liter dan Dexlite (CN 51) Rp 15.350 dari Rp 13.250 per liter.

Untuk elpiji nonsubsidi (bright gas) akan disesuaikan dari sebelumnya Rp 91.000, sekarang jadi Rp 104.000. Untuk bright gas 12 kg sebelumnya Rp 189.000, sekarang jadi Rp 215.000.

Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurachman mengatakan, penyesuaian BBM terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen ESDM 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU).

Ia menegaskan, penyesuaian harga dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia.

"Saat ini penyesuaian harga dilakukan kembali untuk produk pertamax turbo dan dex series. Hanya pertamax yang merupakan BBM non subsidi, harganya tetap atau tidak berubah Rp 12.750 per liter," katanya.

Ia memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar subsidi, pertalite, solar, dan elpiji 3 kg di tengah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

"Walau harga Indonesian Crude Price (ICP) untuk BBM dan Contract Price Aramco (CPA) untuk elpiji masih tinggi, harga BBM bersubsidi tidak ikut dinaikkan," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Anggota DPR Sebut Pembelian Kebutuhan Pokok dan BBM Gunakan Aplikasi Bikin Sulit