Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan

MerahPutih.com - Isu dugaan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, heboh di media sosial (medsos).

Dimana warga yang mengaku menerima bansos Rp 600.000 dan dipotong panitia Rp350.000. Potongan uang kabarnya untuk dibagikan kepada warga yang tidak dapat bansos dari pemerintah. Warga pun hanya menerima Rp 250.000.

Baca Juga:

Pimpinan Komisi VIII Minta Warga Berani Melapor Jika Bansos Diselewengkan

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Klaten M Nasir membantah adanya potongan BLT tersebut. Ia pun memastikan tidak ada pemotongan bansos di Kecamatan Gantiwarno, Klaten.

"Permasalahan Balat di Gantiwarno sudah kami selesaikan. Tidak ada pemotongan dana bansos (BLT) yang dilakukan panitia setempat," kata Nasir, Sabtu (31/7).

Menurutnya, apa yang terjadi di Kecamatan Gantiwarno terjadi karena ada data ganda penerima bantuan BST. Diketahui terdapat 27 warga penerima BST Kementerian Sosial (Kemensos) ganda dengan menerima dana BLT dana desa (DD).

"Karena BST hanya 4 tahap saja diberikan pada waktu itu, padahal warga tersebut benar-benar warga miskin terdampak COVID-19 sehingga diberi BLT DD tahap 5, yang sudah diterimakan pada bulan Juli 2021," papar dia.

Dalam perkembanganya, kata dia, ketika warga tersebut mendapatkan BLT DD, ternyata kemudian nama yang bersangkutan muncul di data penerima BST tahap 5-6 bulan Juli. Sesuai ketentuan, bahwa tidak diperkenankan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terima dobel bantuan.

"Maka akhirnya warga tersebut memilih menerima BST 2021 (Rp 600.000) dan mengembalikan BLT DD (Rp 300.000) yang telah diterima sebelumnya," terangnya.

Nasir menegaskan, pengembalian uang BLT DD tersebut sudah tertuang dalam surat pernyataan bermaterai sanggup mengembalikan. Kemudian warga tersebut mengambil dana BST dari Kantor Pos Klaten senilai Rp600.000.

"Sebanyak 27 KPM tersebut harus mengembalikan BLT DD senilai Rp300.000 yang sudah disepakati dalam surat pernyataan," katanya.

Ia menambahkan, dari situlah muncul kesan pemotongan dana BST. Sesuai dengan musyawarah desa, warga yang kedapatan mendapatkan dobel penerima BST Kemensos dan BLT Dana Desa (DD), maka nama KPM yang tercatat BLT DD dialihkan atau diberikan pada warga miskin lain yang belum terima bantuan sama sekali. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Kemensos Siap Tindak Tegas Oknum yang Potong Bansos