Di Awal Tahun 2025, Presiden Prabowo Bakal Bertemu PM Jepang
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: dok. Presiden RI)
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi Jepang pada April, dan bertemu PM Jepang saat itu, Fumio Kishida dan bersepakat dengan Kishida untuk meningkatkan kerja sama keamanan.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba bakal mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada 9-12 Januari untuk membahas kerja sama bilateral dan isu-isu di Kawasan.
Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan keinginan Jepang menjalin hubungan bilateral yang lebih erat dengan Malaysia dan membahas situasi di kawasan.
Di Indonesia, Ishiba akan berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya peningkatan kerja sama keamanan.
Baca juga:
Hemat Anggaran, Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Harus Dapat Izin dari Prabowo
Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani juga akan mengunjungi Indonesia pada awal 2025 untuk berdialog dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
"Jepang menghormati prinsip Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan hukum serta kerja sama dengan negara-negara berkembang di kawasan ini," kata Hayashi.
Ia menekankan pentingnya kawasan Asia Selatan sebagai jalur lalu lintas maritim yang strategis.
"Kerja sama Jepang di kawasan itu sangat signifikan, katanya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Presiden Bakal Kenalkan Prabowonomics di World Economic Forum
Presiden Prabowo Bakal Pidato Khusus di World Economic Forum
Prabowo Janji Bangun 10 Kampus Baru Gunakan Bahasa Inggris Jadi Pengantar
Kerja Sama Maritim Indonesia - Inggris Bakal Serap 600 Ribu Pekerja
Ditemani Jajaran Konglomerat Indonesia, Presiden Prabowo Bertemu Pengusaha Inggris
Prabowo Senang Dialog Pendidikan Dengan Russell Group Yang Menaungi 24 Universitas Riset Produktif
Agenda Prabowo Dalam Lawatan ke Inggris dan Swiss
Baru 1,1 Juta Mahasiswa Dapat Beasiswa, Presiden Prabowo Ingin Diperbanyak
Prabowo Tambah Anggaran Riset Rp 4 Triliun, Ini Peruntukannya
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok