Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 05 Februari 2021
Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan mengusut dugaan aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak untuk mengkudeta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dari pucuk pimpinan partai.

"Saya kira KPK dan PPATK mesti merespon secara serius soal isu dana yang akan digunakan oleh segelintir pihak yang keblinger untuk KLB (Kongres Luar Biasa) dalam upayanya merebut kepemimpinan di Partai Demokrat," kata anggota DPR Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, Jumat, (5/2).

Baca Juga:

Isu Kudeta AHY Dinilai Bukti Partai Demokrat Miliki Masalah Internal

Penting bagi KPK dan PPATK untuk turun tangan karena dalam upaya kudeta gagal itu diduga ada sejumlah pejabat negara aktif baik di eksekutif maupun legislatif yang terlibat.

"PPATK mesti responsif soal itu, apakah ada lalulintas dana dari pejabat negara aktif yang terindikasi terlibat soal rencana kudeta gagal itu," ujarnya.

Agus Harimurty Yudhoyono. (Foto: Partai Demokrat)
Agus Harimurty Yudhoyono. (Foto: Partai Demokrat)

Sartono mengatakan, jika PPATK tidak menemukan transaksi yang mencurigakan dari pejabat di eksekutif dan legislatif itu, besar kemungkinan aliran dana tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai.

Uang tunai tersebut, kata Kepala Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat ini, disinyalir disimpan di suatu tempat yang kemudian akan digunakan untuk KLB.

"Kalau sudah begitu, ya tinggal aparat KPK saya kira pas untuk masuk menulusurinya," tegas Sartono.

Baca Juga:

Ketumnya Mau Dikudeta, DPD Demokrat Jakarta Tegaskan Tunduk Pada AHY

Soal isu dana KLB, menurut anggota Komisi VII DPR ini, mesti ditelusuri secara menyeluruh. Termasuk siapa saja pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana tersebut.

"Saran saya sebaiknya KPK dan PPATK turun tangan merespon isu soal dana untuk KLB itu, telusuri soal sumber dana kalau memang terindikasi," kata Sartono. (Pon)

#Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Indonesia
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Menurut Hinca, penetapan tersangka terhadap insan pers dengan dalil pemberitaan bakal memengaruhi transparansi penegakan hukum di Tanah Air.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Mei 2025
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Bagikan