Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan mengusut dugaan aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak untuk mengkudeta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dari pucuk pimpinan partai.
"Saya kira KPK dan PPATK mesti merespon secara serius soal isu dana yang akan digunakan oleh segelintir pihak yang keblinger untuk KLB (Kongres Luar Biasa) dalam upayanya merebut kepemimpinan di Partai Demokrat," kata anggota DPR Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, Jumat, (5/2).
Baca Juga:
Isu Kudeta AHY Dinilai Bukti Partai Demokrat Miliki Masalah Internal
Penting bagi KPK dan PPATK untuk turun tangan karena dalam upaya kudeta gagal itu diduga ada sejumlah pejabat negara aktif baik di eksekutif maupun legislatif yang terlibat.
"PPATK mesti responsif soal itu, apakah ada lalulintas dana dari pejabat negara aktif yang terindikasi terlibat soal rencana kudeta gagal itu," ujarnya.
Sartono mengatakan, jika PPATK tidak menemukan transaksi yang mencurigakan dari pejabat di eksekutif dan legislatif itu, besar kemungkinan aliran dana tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai.
Uang tunai tersebut, kata Kepala Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat ini, disinyalir disimpan di suatu tempat yang kemudian akan digunakan untuk KLB.
"Kalau sudah begitu, ya tinggal aparat KPK saya kira pas untuk masuk menulusurinya," tegas Sartono.
Baca Juga:
Ketumnya Mau Dikudeta, DPD Demokrat Jakarta Tegaskan Tunduk Pada AHY
Soal isu dana KLB, menurut anggota Komisi VII DPR ini, mesti ditelusuri secara menyeluruh. Termasuk siapa saja pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana tersebut.
"Saran saya sebaiknya KPK dan PPATK turun tangan merespon isu soal dana untuk KLB itu, telusuri soal sumber dana kalau memang terindikasi," kata Sartono. (Pon)
