Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Februari 2022
Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble

G20. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Panitia penyelenggara Group of Twenty (G20) memastikan menerapkan kebijakan travel bubble bagi delegasi negara yang menghadiri berbagai pertemuan G20 di Indonsia. Skema travel bubble sebagai bentuk karantina untuk para delegasi yang datang ke Jakarta.

Travel bubble merupakan sistem koridor perjalanan dengan tujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda. Caranya adalah dengan memisahkan peserta yang memiliki risiko terpapar COVID-19. Pemisahan disertai pembatasan interaksi hanya pada orang di dalam satu kelompok (bubble) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisasi risiko penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

Satu Delegasi Pertemuan G20 Mundur Tatap Muka di Jakarta

Para delegasi, dapat lepas dari bubble atau keluar dari area pertemuan setelah pertemuan selesai dan melewati masa karantina. Peserta juga akan menjalani tes dengan metode PCR maupun antigen setiap hari guna memastikan keamanan pertemuan.

Sekretaris Pokja Logistik Bidang Finance Track G20 Rudy Rahmaddi mengatakan, sejumlah delegasi sudah berdatangan sejak Sabtu (12/2) malam. Delegasi itu telah ditangani oleh panitia.

"Seluruh delegasi sejauh ini dipandang layak secara kesehatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan," kata Rudy dalam "Media Briefing Persiapan 2nd FCBD dan 1st FMCBG G20 di Jakarta, Senin (14/2).

Agenda pertemuan G20 dibagi dalam dua pertemuan, antara lain pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral G20 pada 17 hingga 18 Februari serta pertemuan kedua tingkat deputi jalur keuangan G20 pada 15 hingga 16 Februari 2022.

G20. (Foto: Dicke Prasetia)
G20. (Foto: Dicke Prasetia)

Kedua pertemuan tersebut digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta. Adapun seluruh penyelenggaraan G20 dipusatkan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Gelaran G20 ini diselenggarakan secara hibrida. Sebanyak 389 delegasi akan hadir dalam pertemuan jalur keuangan G20 pada pekan ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 delegasi akan hadir secara virtual, sedangkan 214 lainnya akan hadir secara langsung.

Berdasarkan data Panitia Jalur Keuangan G20, delegasi yang akan hadir secara fisik antara lain Amerika Serikat, Italia, Uni Eropa, Jepang, Arab Saudi, Afrika Selatan, Prancis, Argentina, Australia, Turki, dan Inggris.

Adapun delegasi yang akan hadir secara virtual antara lain China, India, Brazil, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Kanada, dan Jerman. (Asp)

Baca Juga:

Rangkaian Awal Pertemuan G20 di Jakarta, Delegasi Diminta Olahraga di GBK

#G20 #KTT G20 #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Indonesia
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan
Menkeu RI mendorong langkah penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta "creative blended finance".
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Juli 2025
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan
Indonesia
Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Juli 2025
Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan
Indonesia
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 April 2025
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
Indonesia
Sekjen Gerindra Sebut Megawati Ajarkan Prabowo soal Pemulihan Ekonomi
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Megawati Soekarnoputri mengajarkan Prabowo soal pemulihan ekonomi.
Soffi Amira - Rabu, 09 April 2025
Sekjen Gerindra Sebut Megawati Ajarkan Prabowo soal Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 April 2025
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Indonesia
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
"Indonesia juga menghadapi pasar yang semakin berat."
Wisnu Cipto - Kamis, 03 April 2025
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
Indonesia
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026
KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan RAPBN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Maret 2025
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026
Bagikan