Deflasi 5 Bulan Berturut, Pemerintah Didesak Dorong Kenaikkan Gaji Pekerja


Ilustrasi - Sejumlah karyawati saat menyeberangi jalan yang tergenang air di depan gedung perkantoran saat hujan ringan. (ANTARA/Muhammad Adimaja/am)
MerahPutih.com - Indonesia kembali mengalami deflasi ekonomi dalam lima bulan terakhir secara berturut sejak Mei 2024.
Deflasi berkepanjangan ini dipicu adanya pelemahan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah didesak untuk mendorong pendapatan masyarakat guna mengatasi tren deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut.
Solusi yang bisa diambil pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk menaikan gaji karyawan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan sekaligus daya beli masyarakat
“Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas belanja agar dapat mendorong efek berganda (multiplier effect) fiskal pada perekonomian dan pendapatan masyarakat,” kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/10).
Baca juga:
Ekonomi Indonesia 5 Bulan Berturut Deflasi Dipicu Lemahnya Daya Beli
Josua menyebut deflasi lima bulan berturut-turut ini menunjukkan indikasi tren penurunan daya beli masyarakat terutama kelompok kelas menengah akibat banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2022 hingga Agustus 2024.
Ekonomi itu juga menyoroti tren penurunan rasio disposible income terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, lanjut dia, perlu adanya intervensi kebijakan yang menopang daya beli dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
Dia menambahkan Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga, baik harga komponen bergejolak (volatile food) maupun harga diatur pemerintah.
“Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga sehingga tidak memberikan tekanan kepada masyarakat mengingat pendapatan riil masyarakat yang cenderung menurun,” tandasnya, dikutip dari Antara. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025

Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi

Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain

Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025

Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
