Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menetapkan nelanja negara pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp2.714,2 triliun yang di antaranya untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Bank Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam jumlah yang besar.
Komitmen itu ditunjukan, dengan lankag Bank Indonesia (BI) akan membeli surat berharga negara (SBN) sebanyak Rp 224 triliun dengan suku bunga rendah untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Baca Juga:
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen
"Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan pembelian SBN tersebut sebagai bentuk sinergi stimulus fiskal dan moneter, mengingat defisit APBN 2022 akan mencapai 4,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2020, BI telah membeli SBN sebesar Rp 473,4 triliun dan pada 2021 hingga per November, sebesar Rp 143,3 triliun.
"Dengan berbagai sinergi antarpemangku kebijakan, Gubernur BI berharap ekonomi Indonesia bisa pulih lebih kuat di tahun 2022," katanya.
Ia memastikan kebijakan moneter bank sentral pada 2022 akan lebih mendukung stabilitas ekonomi dengan meningkatnya ketidakpastian global saat ini.
"Sementara empat kebijakan lainnya, yaitu makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah tetap didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry.
Kebijakan moneter pada tahun depan akan fokus kepada stabilitas nilai tukar rupiah, suku bunga rendah sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi, penurunan likuiditas bertahap, dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana maupun pasar sekunder.
Lalu, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus dilakukan sesuai fundamental dan mekanisme pasar, sekaligus memitigasi normalisasi moneter Bank Sentral AS, The Fed melalui intervensi valas dan menjaga perbedaan imbal hasil SBN dan obligasi AS tetap menarik, yang berkoordinasi erat dengan Menteri Keuangan.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang longgar akan dipertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas, bersinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), antara lain melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) untuk mendorong UMKM, hingga penguatan forum pengawasan bank terpadu.
Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi terus diperkuat untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, sehingga konsolidasi industri sistem pembayaran diperkuat dengan membangun ekosistem end-to-end antara perbankan digital, fintech, e-commerce, dan membentuk unicorn Indonesia yang tangguh.
"Infrastruktur yang modern terus kami bangun, perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target tambahan 15 juta kerja sama, QRIS antarnegara, dan SNAP satu bahasa untuk koneksi pembayaran terus kami perluas," ujarnya.
Baca Juga:
Jepang Bocorkan Resep Pemulihan Ekonomi ke Jawa Barat
