Dedi Mulyadi Ingin Anak-anak Rileks dan Bantu Orang Tua di Rumah, Sekolah Dilarang Memberi PR

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
Dedi Mulyadi Ingin Anak-anak Rileks dan Bantu Orang Tua di Rumah, Sekolah Dilarang Memberi PR

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok Instagram Dedi Mulyadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat gebrakan baru di dunia pendidikan. Mulai tahun ajaran baru 2025/2026, sekolah-sekolah di wilayah Jabar dilarang memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, keputusan ini didasarkan pada prinsip ‘menyeimbangkan pendidikan akademik dan kehidupan sosial serta keluarga anak’.

“Di rumah itu anak-anak rileks, baca buku, olahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya,” ujar kang Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di akun media sosialnya dikutip Jumat, (6/6).

Ia menegaskan bahwa rumah seharusnya menjadi tempat anak-anak beristirahat dan membentuk karakter, bukan memperpanjang tekanan dari dunia akademik.

Dia menambahkan, anak-anak dianjurkan untuk melakukan kegiatan positif lain setelah sekolah, seperti membantu pekerjaan rumah tangga, belajar memasak, mencuci piring, hingga mengepel.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Raih Tingkat Kepuasan Kinerja Tertinggi Pulau Jawa, Terendah Gubernur Banten

Bukan dalam konteks pemaksaan, melainkan bagian dari pembelajaran hidup yang tak kalah penting dari teori di kelas.

Kebijakan ini juga mendorong anak-anak mengikuti berbagai kegiatan non-akademik yang mendukung perkembangan potensi mereka, seperti les musik, bahasa asing, hingga pelajaran tambahan seperti matematika dan fisika.

Menurut Dedi, semua diarahkan agar anak-anak Jawa Barat tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kaya keterampilan dan berkarakter kuat.

“Ini adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat, yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk masa depannya, membentuk anak-anak Jawa Barat yang cageur, bageur, bener, pinter jeung singer,” tegas kang Dedi

Sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan keseimbangan kehidupan anak, pemerintah juga menetapkan jam malam bagi anak-anak. Yakni tidak diperbolehkan keluar rumah setelah pukul 21.00 WIB, kecuali dengan pendampingan orang tua dan alasan yang benar-benar mendesak.

Langkah ini dianggap Dedi sebagai bentuk perlindungan sosial agar anak-anak tidak terpapar potensi bahaya atau pergaulan negatif di malam hari.

Pemerintah ingin memastikan bahwa malam adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga, istirahat, atau mengembangkan minat pribadi di lingkungan aman. (Knu)

#Gubernur Jawa Barat #Dedi Mulyadi #Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Masih bingung apa itu pendidikan kesetaraan dan Kejar Paket C? Temukan info lengkap soal syarat masuk, metode belajar, hingga cara resmi mendapat ijazah di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Oktober 2026
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Indonesia
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-September 2026. Sebanyak 60 persen merupakan kekerasan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
Dunia
Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Para siswa mengatakan jam sekolah terlalu panjang, fasilitas tidak memadai, termasuk ruang kelas yang terlalu panas, dan terlalu banyak ketidakhadiran pengajar.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
 Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Dunia
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Sejumlah siswa sekolah menengah di Prancis menggelar aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal yang terlalu padat, kekurangan guru, dan beberapa isu pendidikan lainnya.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Unjuk Rasa Pelajar di Prancis Berujung Ricuh, Hampir 80 Orang Terluka
Indonesia
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Indonesia
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis
Indonesia
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Pengamat sosial menyoroti soal biaya dan kualitas pendidikan. Hal itu terkait rencana kuliah gratis di PTN yang dicanangkan pemerintah.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
Kuliah Gratis di PTN, Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Turunkan Kualitas Pendidikan
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Rencana tersebut merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Indonesia
Dukung Wacana PTN Gratis Prabowo, Legislator Ingatkan Kajian Matang
Pelaksanaan kebijakan ini dinilai memerlukan kajian komprehensif agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak mengikis mutu akademik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Dukung Wacana PTN Gratis Prabowo, Legislator Ingatkan Kajian Matang
Bagikan