Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus angkat bicara perihal partainya tak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ternyata alasannya ada kaitannya dengan status gugatan di pengadilan.
Deddy menyampaikan hal ini merespons pertanyaan wartawan yang meminta penjelasan atas pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, bahwa PDIP tak bergabung di kabinet.
Menjawab hal itu, Deddy menuturkan, apa yang disampaikan Puan adalah bentuk sikap PDIP. Diketahui Puan menyatakan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen, tapi tak menempatkan kader di kabinet.
“Ibu Puan berbicara atas nama partai, jadi sudah seharusnya menjadi pegangan bagi kami semua,” kata Deddy dalam keterangannya, Minggu (20/10).
Baca juga:
Dia pun membeberkan alasan PDIP tak masuk kabinet Prabowo. Salah satunya karena masih ada gugatan soal Peraturan KPU mengenai keabsahan pencalonan Gibran sebagai cawapres.
“Pertama, kami masih berpendapat bahwa keputusan KPU yang merevisi PKPU, yang meloloskan Gibran tanpa mematuhi prosedur yang diatur oleh regulasi yang anda bermasalah. Dan masih menjadi sengketa hukum yang belum selesai,” jelas Deddy.
Selain itu, kata Deddy, PDIP menghormati semua pihak yang menjadi bagian koalisi Prabowo dalam Pilpres 2024 dan kemudian nama-nama mereka masuk dalam proses rekrutmen kabinet yang sedang berjalan.
“Menurut kami, portofolio kementerian dan nomenklatur lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintahan baru sudah cukup besar. Sehingga akan menambah kompleksitas jika PDI Perjuangan bergabung saat ini,” bebernya.
Baca juga:
Pemprov DKI Pastikan Jakarta Kembali Bersih Pasca Pelantikan Presiden Prabowo
Dia pun menegaskan, PDIP mendukung penuh pemerintahan baru untuk bekerja semaksimal mungkin demi menghadapi tantangan ke depan.
“Dukungan itu tidak harus dilakukan dengan menjadi anggota kabinet, tetapi dengan memberikan kontribusi melalui pandangan, masukan yang konstruktif,” imbuhnya.
Selain itu, Deddy menyebut, parlemen merupakan lembaga yang bertugas melakukan fungsi check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga bukan hanya PDIP, tapi semua fraksi mempunyai kewajiban untuk mengoreksi kebijakan, agar pemerintah bisa selaras dengan tujuan bernegara, konstitusi, dan rakyat.
“Kami berharap agar Presiden Prabowo mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif, mengelola pemerintahan dan negara secara konstitusional, adil dan efektif dan memilih pembantu-pembantunya dengan prinsip meritokrasi dan the right person on the right place. Semoga amanah dan sukses untuk Presiden Prabowo,” pungkasnya. (pon)
