Dari Mojokerto Para Alim Ulama dan Akademisi Serukan Kedaulatan Bangsa

Dalam status facebooknya Sabtu,(21/1) KH Ahmad Fauzi Tidjani menulis secara bernas pesan kebangsaan dari para ulama dan akademisi yang berkumpul di Mojokerto, Jawa Timur. Pertemuan para ulama, para habib dan akademisi merumuskan kegelisahan sementara anak bangsa yang berkecamuk belakangan ini. Kegelisahan itu tumbuh menjadi sikap bersama yakni menumbuhkembangkan lagi kedaulatan bangsa.

Berdasarkan catatan KH Ahmad Fauzi Tidjani, merahputih.com merangkum kembali pokok-pokok pikiran para ulama, habaib dan akademisi terkait kedaulatan bangsa.

Pertemuan para ulama, habaib, profesional dan tokoh-tokoh hari ini (Sabtu, 21 Januari) sangat luar biasa. Dari sisi yang hadir, ada ulama-ulama sepuh seperti KH. Maruf Amin, KH. Sholahuddin Wahid, KH. Soleh Al-Qasim, KH. Maksum (Bondowoso), KH. Nasiruddin (Tuban), Gus Munip (Langitan), Gus Zaim (Lasem), Gus Akomadhien (Brebes), Dr. KH. Fauzi Tidjani (Madura), dan puluhan ulama lainnya. Ada pula para habaib: Habib Husen Al-Idrus, Habib Soleh, Habib Muhsin Al-Jufri, dan lain-lain.

Dari kalangan akademisi hadir beberapa tokoh seperti Prof. Dr. Muhammad Nuh (Mantan Mendiknas), Prof. Dr. M. Bisri (Rektor Universitas Brawijaya), Prof. Dr. Imam Suprayogo (mantan Rektor UIN Malang), Prof. Dr. Ahmad Zahro, Dr. H. Marzuki Ali, Ir. H. Heppy Trenggono, dan lain-lainnya. Sekitar 200-an ulama, habaib dan akademisi berkumpul dari segala penjuru tanah air.

Pertemuan Mojokerto menghasilkan diskusi kebangsaan yang menyejukan dan sangat produktif, dinamis dan semua kalimat yg keluar dari para ulama-ulama benar-benar visioner, nasionalis dan kental sekali komitmen keumatan dan kebangsaannya.

Saya merasakan suasana kebatinan yang luar biasa dahsyat, ada energi yang sedang bergerak melalui para ulama pengasuh pesantren ini.

Saya melihat juga suatu sinergi yg mulai dibangun dan dirancang yang menembus batas sekat golonganisme umat: tidak ada sekat ormas, sekat salaf modern, dan lain-lain. Semuanya berbicara ke depan untuk umat dan bangsa: untuk Indonesia.

Beberapa rumusan dan 'teriakan' telah didengungkan menyikapi kondisi terkini keumatan dan kebangsaan: politik, sosial, budaya, ekonomi bahkan hingga keamanan dan pertahanan bangsa, demikian tulis KH Fauzi Tidjani melalui akun facebooknya.

Prof. Dr. Bisri, Rektor Universitas Brawijaya Malang mengatakan perlunya sinergi akademisi perguruan tinggi dan santri. Banyak hasil riset perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh pesantren. Beliau juga menegaskan bahwa akses pesantren kepada perguruan tinggi harus dibuka, karena menurut pengakuannya SDM pesantren rata-rata lebih unggul. Selama ini mereka tidak banyak diberi kesempatan. Ini tidak adil.

Sementara itu, Prof. Dr. M. Nuh menyoroti tentang pentingnya pemetaan peran dan strategi keumatan. Potensi besar jika pemetaannya tidak tepat dan tidak strategis maka selamanya umat Islam akan kalah. Ia juga menandaskan lagi perlunya sinergi perguruan tinggi dengan pesantren hukumnya adalah wajib. Maka, ia mendorong para rektor untuk membuka akses seluas-luasnya kepada santri. Salah satu harapan bangsa ini ke depan adalah para santri.

Habib Muhsin Al-Hamid dalam sambutannya menginginkan agar forum-forum seperti ini harus terus digalakkan. Menurutnya ini adalah jembatan hati umat, yang jika kiblatnya adalah Rasulullah akan ketemu dan bersatu. Tapi jika kiblatnya adalah semata akal pikiran pasti akan berbeda.

Habib juga menyoroti bahwa umat Islam ini punya masalah, tapi tidak pernah selesai, karena ulamanya tidak pernah ketemu. Yang penting adalah ketemu hati, baru pikiran. Maka, harus ada orang yang amanah untuk menghimpun potensi dan mempersatukan umat ini.

Potensi umat yang harus digarap adalah maritim, peternakan, agrobisnis. Bidang-bidang ini yang selama ini diabaikan umat, padahal kita punya kekuatan di situ dan strategis. Ini soal kedaulatan bangsa dan umat sekaligus. Habib yang punya TV Nabawi ini menyoroti pula tentang lemahnya umat dalam media. Sehingga, umat selalu menjadi korban media dan semua yang terjadi pada umat dikapitalisasi oleh media mereka.

KH. Maruf Amin mengingatkan para ulama tentang dua tanggung jawab: yaitu tanggung jawab keumatan dan kebangsaan. Ia pun menegaskan bahwa jika dulu merenut kemerdekaan melalui gerakan politik, sekarang ini umat gerakannya adalah politik dan ekonomi.

Umat melalui saluran yang ada harus mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berpihak pada umat. Pemerintah harus didesak dan dikawal terus dalam hal ini. Gerakan yang dilakukan ulama ada 4, yaitu: gerakan perlindungan, gerakan penguatan, gerakan penyatuan dan gerakan pengabdian. Ulama jangan melepaskan diri pada gerakan kebangsaan.

Suasana negeri saat ini memprihatinkan. Maka, perlu mendesak presiden untuk menyelenggarakan dialog nasional untuk menyelamatkan negeri. Jika presiden tidak berkenan, maka MUI dan para ulama yang akan adakan. Akan ada deklarasi semua ormas Islam komitmen pada NKRI dan Pancasila.

Telah pula dibentuk Dewan Tinggi Ekonomi Umat terdiri dari para kiai pengasuh pesantren berkolaborasi dengan para pengusaha dan profesional. Suatu gerakan pemberdayaan ekonomi yang berbasis pesantren. KH. Mahfudz Syubari pengasuh PP Raudhatul Jannah bersama Prof. Dr. KH. Muhammad Nuh (mantan Mendiknas), Prof. Dr. Imam Suprayogo (Mantan Rektor UIN Malang), Habib Muhsin (Owner Nabawi TV), KH. Maksum (Bondowoso), Dr. H. Marzuki Ali, Heppy Trenggono, dan lain-lain didaulat untuk mengawal gerakan ini.

Telah pula dibentuk formatur sementara Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia (YP3I), sebuah Yayasan yang nanti akan mendorong kemajuan pesantren dan memobilisasi potensi pesantren baik dari sisi pendidikan, SDM, ekonomi dan jejaring kerjasam-kerjasama.

KH. DR (HC) Sholahuddin Wahid didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina bersama Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi (Gontor), KH. Mahfudz Syubari (Mojokerto), Habib Soleh Al-Jufri, KH. Akbar, Dr. KH. Muzammil Basyuni dan Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro.

Sedangkan Dr. H. Marzuki Ali dan Ir. Heppy Trenggono didaulat sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketum. Adapun Sekretaris Umum dipercayakan kepada KH. Bahrul Hayat, Ph.D (Mantan Sekjen Kemenag) dan Drs. KH. Rusli Effendi, M.Si sebagai Wakil Sekum. Bendahara Umum diamanatkan kepada KH. Anang Rikza Masyhadi, MA dari PM Tazakka Batang.

Disepakati pula tentang perlunya penguatan karakter dan mental umat melalui pendidikan keagamaan yang berkesinambungan baik melalui jalur formal pendidikan dan pesantren maupun melalui informal. Ulama harus menjadi kendali moral dan karakter kebangsaan. Ulama harus ambil peran strategis. Ulama harus dijaga muruah dan wibawanya.

Ya, intinya para ulama menyerukan kepada semua elemen bangsa khususnya pemerintah untuk mengembalikan lagi kedaulatan bangsa.