Soffi Amira
MerahPutih.com - Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), berisiko besar jika tidak diawasi dengan baik.
Menurutnya, dengan kekuasaan yang sangat besar dan minimnya mekanisme check and balances, ada risiko jika lembaga ini akan menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan.
“Ada kekhawatiran bahwa Danantara bisa menjadi bancakan politik dan ekonomi tertentu, yang pada akhirnya bisa merugikan negara dan masyarakat luas,” helas Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2).
Achmad mengatakan, tanpa adanya transparansi, akuntabilitas, dan regulasi yang ketat, Danantara bisa menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak.
Baca juga:
Susunan Pengurus Dekat dengan Kekuasaan, Ekonom Khawatir Danantara Jadi Tak Independen
Lalu, pengangkatan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam politik dan bisnis, ada kekhawatiran bahwa Danantara lebih melayani kepentingan elite tertentu dibanding menjalankan mandatnya sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel.
“Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan,” jelas Achmad.
Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis.
Pada konteks pengelolaan investasi negara, independensi merupakan faktor kunci dalam memastikan, bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik.
Baca juga:
Legislator PDIP Tegaskan Danantara Bisa Jadi 'Monster' jika Tanpa Pengawasan
“Bukan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu,” sebut Achmad.
Melalui aturan kelembagaan yang ada, Danantara tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN pada umumnya.
Bahkan, dalam Undang-Undang yang mengatur badan ini, disebutkan bahwa kerugian yang dialami Danantara tidak akan dianggap sebagai kerugian negara. Implikasi dari aturan ini pun cukup serius.
“Tanpa sistem check and balances yang memadai, ada kemungkinan besar penyalahgunaan wewenang,” jelas Achmad.
Baca juga:
Ekonom Ingatkan Danantara Rawan Disalahgunakan seperti Kasus 1MDB Malaysia
Hal itu juga membuka peluang bagi Danantara untuk dijadikan sebagai alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu, tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas.
“Tanpa keterlibatan penuh dari lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR, BPK, atau KPK, publik akan sulit mendapatkan transparansi atas bagaimana uang negara dikelola oleh badan ini,” jelas Achmad.
Achmad melihat, perlu ada upaya serius dari berbagai pihak, termasuk DPR, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas yang bisa mencegah terjadinya penyimpangan disana.
“Ini untuk memastikan bahwa lembaga ini benar-benar berfungsi sesuai tujuannya dan tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan di masa depan,” tutup Achmad.
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Prabowo juga melantik para petinggi Danantara, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO (Chief Executive Officer), Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO (Chief Operating Officer), dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir sebagai CIO (Chief Investment Officer). (knu)
