Dampak Buruk KIM Plus Permanen, Oposisi Hilang dan Muncul Kebijakan yang Pro Elit Politik


Presiden Prabowo Subianto dan peringgi KIM Plus. (Dok. Presiden Prabowo)
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) sebagai sebuah bentuk kerja sama politik permanen yang bertujuan untuk memastikan stabilitas pemerintahan hingga 2029.
Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, terdapat kekhawatiran bahwa koalisi ini dapat mengarah pada penurunan kualitas layanan publik.
“Ini berpotensi meminimalisasi keberadaan oposisi yang diperlukan sebagai penyeimbang pemerintahan,” jelas Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/2).
Menurut Achmad, salah satu kekhawatiran utama dari pembentukan koalisi permanen adalah dampaknya terhadap layanan publik.
“Jika koalisi ini hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingan politik dan memastikan loyalitas partai pendukung, maka ada potensi bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan elite politik dibandingkan masyarakat luas,” sebut Achmad.
Baca juga:
SBY Minta KIM Plus Jangan Ada yang 'Mendua Hati', Tetap Loyal ke Prabowo
Dalam beberapa kasus, pemerintahan yang didominasi oleh satu kekuatan politik cenderung lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tidak populer.
“Seperti pemangkasan anggaran layanan publik atau kenaikan harga kebutuhan dasar yang diatur oleh pemerintah,” sebut Achmad.
Dengan lemahnya pengawasan, kebijakan seperti kenaikan harga BBM, listrik, LPG 3 kg, serta iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dapat diterapkan tanpa ada perlawanan yang berarti.
“Jika hal ini terjadi, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin terbebani oleh biaya hidup yang tinggi,” sebut Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Pembentukan koalisi permanen oleh Prabowo melalui KIM Plus memang bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, stabilitas politik tidak boleh mengorbankan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks demokrasi, keberadaan oposisi sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang,” tutup Achmad. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Presiden Brasil Tiba di Jakarta, Dijadwalkan Tinjau Program Makan Bergizi Gratis Bareng Prabowo

Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa

Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'

Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung

Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Komisi X DPR Sebut Pendidikan Indonesia semakin Maju
