Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu Mengarah Kuat ke Erick Thohir

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Maret 2023
Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu Mengarah Kuat ke Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir. ANTARA/HO-Kementerian BUMN/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengarah kuat kepada Erick Thohir.

Ia menilai sosok Menteri BUMN itu punya potensi lebih besar jika dibandingkan dengan nama-nama lain yang masuk ke dalam radar KIB sebagai cawapres.

Baca Juga

Erick Thohir Mampu Dongkrak Perolehan Suara sebagai Cawapres

Menurut Ujang, bila dibandingkan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, nama Erick Thohir dinilai yang terkuat. Sebab, Erick dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"KIB mengarah kepada Pak Erick Thohir, ada kedekatan dengan PAN dan PPP. Maka yang muncul bukan nama Airlangga cawapresnya atau nama-nama lain, tapi Pak Erick Thohir," ujar Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/3).

Tingginya potensi PAN mengusung Erick Thohir cawapres sudah semakin terlihat. Hadirnya Erick Thohir dalam Rapat Koordinasi Nasional PAN kian membuat hal tersebut terwujud. Karena itu membuat hubungan harmonis Erick Thohir dengan PAN makin mengental.

Baca Juga

Greysia Polii hingga Erick Thohir Raih Penghargaan NOC Awards 2023

Ia mengatakan Ketua Umum PSSI itu mampu disandingkan dengan capres potensial saat ini seperti Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo atau Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Di sisi lain, usulan mengusung Erick juga diterima oleh Presiden Jokowi. Terbukti, saat nama Erick Thohir muncul sebagai cawapres oleh PAN ketika menjodohkan Ganjar–Erick, orang nomor satu di Indonesia tersebut semringah.

Presiden Jokowi hingga saat ini bahkan tidak menunjukkan resistensi atas usulan Erick Thohir sebagai cawapres pada kontestasi demokrasi mendatang.

"Skema Pak Erick itu kan kalau tidak bisa jadi cawapresnya Ganjar bisa jadi Prabowo, tapi saya melihatnya dukungan dari kekuasaan, Pak Jokowi ya," jelas Ujang.

Erick juga berpotensi diterima masyarakat usai didapuk sebagai Ketua Umum PSSI. Hal itu mengingat mayoritas masyarakat sangat menggemari olahraga kulit bundar ini.

Banyak kalangan menyebut, Erick Thohir sudah mengambil keputusan tepat maju di bursa Ketum PSSI. Kondisi tersebut turut diperkuat dengan niat membenahi persoalan persepakbolaan di Tanah Air. (Knu)

Baca Juga

Erick Thohir Copot Direktur Penunjang Bisnis Pertamina

#Erick Thohir #Pilpres 2024 #Capres 2024 #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
Erick Thohir Target Tambah 300 Pelatih Olahraga Disabilitas untuk Perkuat Atlet Paralimpiade
Menpora Erick Thohir menargetkan penambahan 300 pelatih olahraga disabilitas tersertifikasi untuk memperkuat pembinaan atlet paralimpiade di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 11 Mei 2026
Erick Thohir Target Tambah 300 Pelatih Olahraga Disabilitas untuk Perkuat Atlet Paralimpiade
Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan