Cara Buat SKCK dan Beda Terbitan Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri

Merahputih.com - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen penting yang menunjukkan catatan baik seseorang di kepolisian.

Dokumen ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti melamar kerja, pembuatan visa, hingga administrasi lainnya. Yuk, simak cara membuat SKCK yang benar:

1. Siapkan Dokumen Persyaratan

Sebelum membuat SKCK, pastikan kamu telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan.

Dokumen yang dibutuhkan antara lain: fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, pas foto 4x6 dengan latar merah atau biru, dan sidik jari yang bisa dibuat di kantor polisi terdekat.

Baca juga:

Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan

2. Isi Formulir Permohonan SKCK

Setelah berkas lengkap, kamu bisa datang ke kantor kepolisian setempat (Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri) dan isi formulir permohonan SKCK.

Jika ingin lebih praktis, kamu juga bisa mengunduh formulir ini dari situs resmi masing-masing satuan kepolisian.

3. Proses Verifikasi dan Sidik Jari

Selanjutnya, berkas yang sudah diajukan akan diverifikasi oleh pihak kepolisian. Jika data sudah sesuai, kamu akan diminta untuk melakukan perekaman sidik jari. Proses ini wajib untuk memastikan keabsahan identitas pemohon.

Baca juga:

Begini Detail Syarat Membuat SKCK Agar Cepat Diproses

4. Bayar Biaya Administrasi

Setelah verifikasi selesai, kamu perlu membayar biaya administrasi yang ditetapkan. Biaya pembuatan SKCK berbeda di setiap wilayah, tetapi umumnya berada di kisaran Rp 30.000.

5. Pengambilan SKCK

SKCK yang sudah jadi bisa diambil pada hari yang sama atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh kantor kepolisian. Pastikan kembali informasi yang tertera sudah benar sebelum meninggalkan loket.

Baca juga:

Cara Urus BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang

SKCK dapat diterbitkan oleh berbagai satuan kepolisian seperti Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Setiap tingkatan memiliki fungsi yang berbeda.

Misal, Polsek untuk keperluan lokal, Polres untuk keperluan kabupaten atau kota, Polda untuk antarprovinsi, dan Mabes Polri untuk urusan internasional seperti visa. (waf)