BW Kemukakan Alasan Pemilu 2019 Terburuk Sejak Era Reformasi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Juni 2019
BW Kemukakan Alasan Pemilu 2019 Terburuk Sejak Era Reformasi

Bambang Widjojanto di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/6). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menilai bahwa Pemilu tahun 2019 menjadi pesta demokrasi terburuk sejak era reformasi. Pria yang karib disapa BW ini pun mengemukakan sejumah alasannya.

"Pertama, yang sudah beredar di publik adalah tidak ada Pemilu di dunia ini yang menghadirkan 700 korban jiwa," kata BW di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/6).

Ketua tim hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto alias BW (Foto: antaranews)
Ketua tim hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto alias BW (Foto: antaranews)

Sedangkan untuk parameter kedua, kata BW, adanya lebih dari 400 ribu amplop yang berisi uang dimana diduga digunakan salah satu ketua tim pemenangan pasangan calon di Jawa Tengah.

BACA JUGA: Prediksi Nasib Koalisi Indonesia Adil Makmur Jika Prabowo-Sandi Kalah di MK

"Ketiga, terungkap adanya keterlibatan penyelenggara negara aktif, massif dan sistematif, ini dilakukan oleh kepala daerah dalam sosialisasi pasangan calon petahana," ungkap dia.

Selain itu, lanjut mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, banyak juga rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti untuk melakukan PSU seperti di Papua dan Surabaya.

Tidak hanya itu, BW menegaskan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang terus terjadi dalam Pemilu di Indonesia seperti kebodohan berulang bagi negara yang telah merdeka 74 tahun.

"Kita melakukan kebodohan berulang-ulang yang tidak pernah berhenti, sudah 74 tahun urusan DPT selalu bermasalah," ujar BW.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menyebutkan setidaknya ada empat klasifikasi yang terus muncul dalam polemik DPT pada setiap pelaksanaan Pemilu.

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang MK terkait PHPU Pilpres 2019 (Foto: antaranews)

"Ada 4 klasifikasi dari persoalan DPT yang terus terjadi, pertama nomor induk keluarga (NIK) rekayaya, kecamatan siluman, pemilih ganda dan pemilih dibawah umur," ujar BW.

BACA JUGA: Rakyat Menagih Janji Pertemuan Jokowi-Prabowo Sebelum Putusan MK

Menurut BW, sebetulnya banyak kejahatan lain yang tidak terungkap. Ia menganalogikan kejahatan dalam Pemilu layaknya gunung es di mana hanya muncul dan terlihat sebagian.

"Kejahatan Pemilu adalah fenomena gunung es hanya sedikit yang muncul dan tertangkap," pungkasnya. (Pon)

#Bambang Widjojanto #Prabowo-Sandiaga
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
PT BDS belum membayar vendor atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
Indonesia
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Juni 2024
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Laporkan Firli Bahuri ke Dewas
"Hari ini kita akan mengajukan melaporkan saudara Firli Bahuri kepada dewan pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku," kata Abraham
Andika Pratama - Senin, 10 April 2023
Eks Pimpinan KPK Laporkan Firli Bahuri ke Dewas
Bagikan