Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Layanan transportasi massa di Kota Bekasi, Jawa Barat, akan semakin bertambah yang diharapkan masyarakat bisa merasakan modernisasi peradaban transportasi serta semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal meluncurkan angkutan umum subsidi buy the service (BTS).
Baca Juga:
Indonesia Krisis Angkutan Umum, Cuma 5 Persen Warga di Perumahan Bedetabek Terlayani
Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi mengapresiasi atas peran serta dukungan dari Pemkot Bekasi dalam pelaksanaan layanan angkutan umum dengan mekanisme BTS.
Setelah penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan pada 4 September 2023 antara Wali Kota Bekasi dengan Plt Kepala BPTJ, Kemenhub melalui BPTJ menindaklanjuti penyelenggaraan pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) di Kota Bekasi pada awal Maret 2024.
Tindak lanjut tersebut dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar disaksikan oleh Sekretaris BPTJ Marta Hardisarwono di Kantor BPTJ, Jakarta, Kamis.
"Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan implementasi serta legal basic dari pelaksanaan BTS. Ini merupakan salah satu program andalan BPTJ dalam rangka memodernisasi peradaban transportasi di Bodetabek yang saat ini sudah berjalan di kota Bogor," kata Tatan.
Ia mengatakan, berdasarkan join survey yang dilakukan sebelumnya telah ditetapkan Kota Bekasi akan mendapatkan satu koridor BTS dari BPTJ, yaitu koridor Summarecon Bekasi-Vida.
"Sebagai prioritas pada tahap awal ini diputuskan untuk koridor pertama mengikuti jalur Vida-Summarecon yang rencananya akan mulai beroperasi pada awal Maret tahun ini. Setelahnya secara bertahap nanti diminta tambah lagi koridornya," ujar Tatan.
Setelah nota kesepakatan itu, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan mensosialisasikan kepada badan hukum angkutan umum dan masyarakat pengguna secara masif dan sistematis baik secara langsung maupun melalui media cetak, website atau media sosial.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar mengharapkan dengan program pada satu koridor itu akan semakin membuka aksesibilitas ruas dan titik-titik simpul di Kota Bekasi.
"Kemudian, yang harus dipersiapkan juga mengenai sosialisasi kepada warga. Bersama dengan semua elemen terkait harus membuat konsep yang rapi dan sistematis sehingga nanti disambut dengan antusias oleh warga," katanya. (*)
Baca Juga:
Minimnya Angkutan Umum Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Memburuk
