Rendy Nugroho
MerahPutih Nasional - Presiden Jokowi diharapkan tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri meski sudah menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dikatakan aktivis Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak), Zakaria Christian, di Jakarta, Rabu (11/2)
Menurutnya, Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan akibat dari tekanan opini sekelompok masyarakat yang tidak setuju. Akibatnya terjadi konflik antara Polri dan KPK. Zakaria mengaku khawatir instabilitas politik yang terjadi akahir-akhir ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu untuk mencabik-cabik keutuhan NKRI.
BACA JUGA:Saksi Ahli: Katrina Cari-cari Alasan!
"Kami memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, semata-mata sebagai perwujudan dari pelaksanaan konstitusi negara," Ungkapnya.
Selain itu, pelantikan Komjen Budi sebag wujud dari pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan dalam pemilihan Kapolri dan harmonisasi hubungan antar lembaga negara, dalam hal ini DPR-RI dan Lembaga Kepresidenan. Dia mengatakan, konstitusi negara, TAP MPR Nomer VII tahun 2000 jelas mengatakan bahwa penetapan Kapolri bukanlah hak prerogatif Presiden karena Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR.
"Jelas, bahwa tidak ada lagi alasan konstitusional yang bisa menghalang-halangi Presiden untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri," Ujarnya.
BACA JUGA: Sidang Mahkamah Partai Golkar, Kubu Aburizal Tak Indahkan Undangan Persidangan
Zakaria juga mengingatkan awal mula Jokowi sebagai Capres hingga terpilih menjadi Presiden yang disambut positif oleh rakyat. Bagi rakyat, dia menyebutkan bahwa Jokowi adalah sebuah harapan, yang akan membawa negara dan bangsa ini menuju kemajuan. Presiden Jokowi juga dianggap pemimpin yang dipercaya akan menegakkan konstitusi demi menjaga keutuhan NKRI.
"Sampai detik ini, Rakyat masih percaya bahwa Presiden Jokowi akan mampu mewujudkan harapan itu. Rakyat siap berderap bersama Presiden Jokowi untuk menjaga konstitusi negara," Pungkasnya. (hur)
